Komparasi Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba Dan Standar Akuntansi Opz

Oleh Efri Syamsul Bahri

18 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Komparasi Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba Dan Standar Akuntansi Opz

KOMPARASI STANDAR AKUNTANSI
ORGANISASI NIRLABA DAN STANDAR
AKUNTANSI ORGANISASI PENGELOLA
ZAKAT
Supiyanti
supiyanti1710@gmail.com
Efri Syamsul Bahri
Email :efrisb@gmail.com
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia
ABSTRACT
One of the parameters of public tust in zakat management
organization is financial reporting based on accounting and
application of sharia principles in it. To this end, the
Indonesian Institute of Accountants (IAI) issued Statement
of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 on
zakat accounting standards. Previously the zakat
management organization still uses PSAK No. 45 on nonprofit accounting. This study aims to provide an overview of
accounting standards of nonprofit organizations and
accounting standards of zakat management organizations in
Indonesia as well as to make comparisons between the two.
This study is a literature study. The results of this study
indicate there are some differences between non-profit
accounting standards with zakat accounting standards. In
zakat management organizations there are elements of sharia
and it is not found in non-profit organizations in general,
there are components of different financial statements which
in the organization of zakat management there are additional
components, namely: reports on changes in management
assets, and so on.

Komparasi Stanar Akuntansi…

Keywords: Nonprofit Organizations, Zakat Management
Organizations, Nonprofit Accounting Standards, Zakat
Management Accounting Standards.
Pendahuluan
Riset yang dilakukan BAZNAS dan Fakultasn
Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM
IPB) pada tahun 2011 menyebutkan bahwa potensi zakat
nasional sebesar Rp217 triliun atau mencapai angka 3,4%
dari PDB. (BAZNAS, 2013)Dalam lima tahun terakhir
(Wibisono, 2016)pengumpulan zakat nasional tumbuh ratarata sekitar 20% per tahun. Pada tahun 2016, diperkirakan
penghimpunan zakat nasional mencapai sekitar Rp 4,4
triliun. Bila dibandingkan dengan potensi zakat 3,4% dari
PDB, realisasi pengumpulan 2016 ini baru mencapai 1,0%
dari potensinya.. (febui, 2016).
Ketimpangan antara potensi zakat yang ada dengan
realisasi pengumpulan, menurut PIRAC (Public Interest and
Advocacy Center), karena tingkat kepercayaan masyarakat
kepada Organisasi Pengelola Zakat masil kecil, yang pada
akhirnya masyarakat lebih memilih menunaikan kewajiban
berzakatnya kepada masjid sekitar rumah.Tingkat
kepercayaan (trust) masyarakat pada badan atau institusi
pengelola zakat yang masih rendah salah satunya
disebabkan oleh belum adanya standar profesionalisme
baku yang menjadi tolak ukur bagi badan atau lembaga
pengelola zakat di Indonesia. Sebab yang lain adalah masih
rencahnya kepercayaan muzaki kepada lembaga pengelola
zakat (Herdianto, 2011).
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka
Organisasi Pengelola Zakat harus memperlihatkan kinerja
yang baik yang dapat dilihat wujudnya dalam pelaporan
keuangan.Tujuan
pelaporan
keuangan
adalah
untukpertanggungjawaban. (Adnan, 2005, hal. vii) Karena
pentingnya pelaporan keuangan, maka perlu adanya sebuah
219

Supriyatin dan Efri
standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik
Organisasi Pengelola Zakat. (Abu Bakar, 2015, hal.
78)Akhirnya, tanggal 6 April 2010, Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan Syariah (PSAK Syariah) Nomor 109 tentang
Pelaporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat).
Dengan adanya standar akuntansi zakat ini, Organisasi
Pengelola Zakat dapat membuat laporan yang sesuai
kebutuhannya, semakin meningkatkan kinerja pengelolaan
zakat sehingga masyarakat semakin terdorong untuk
menyalurkan zakatnya melalui lembaga sehingga potensi
zakat di Indonesia yang begitu besar, bisa tergarap dengan
baik (foz, 2006 : 66).
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan,
maka penulis tertarik untuk membuat studi literatur
mengenai “Komparasi Standar Akuntansi Organisasi
Nirlaba dan Standar Akuntansi Organisasi Pengelola
Zakat”. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah
deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi
kepustakaan.
Pembahasan
Organisasi Nirlaba
Organisasi Nirlaba tujuannya adalah untuk melayani
masyarakat(Sulaiha, 2014, hal. 311)Karakteristik organisasi
nirlaba ada 3 (tiga) (Widodo, 2001, hal. 4), yaitu: 1) sumber
daya organisasi dari para penyumbang; 2) menghasilkan
barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba; 3)
tidak ada kepemilikan. Sedangkan secara kategori, lembaga
nirlaba dibagi menjadi 4 (empat) kategori (Priyono:1992)
dalam (Nainggolan P. , 2005, hal. 4), yaitu: Lembaga
Keagamaan, Organisasi Kesejahteraan Sosial, Organisasi
Kemasyarakatan, dan Lembaga swadaya masyarakat.
Organisasi Pengelola Zakat
220

Komparasi Stanar Akuntansi…
Organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang
melakukan kegiatan pelaksanaan, perencanaan, dan
pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat yang mengacu pada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam
Undang-Undang ini disebutkan bahwa tujuan pengelolaan
zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan
manfaat
zakat
untuk
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan Undang-Undang, terdapat dua bentuk
kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil
Zakat Nasional (LAZNAS). Keduanya telah diatur oleh
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang-undangan
tersebut, maka ada dua jenis Organisasi Pengelola Zakat
(OPZ). Yakni Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh
pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat Nasional
dibentuk oleh masyarakat.
Akuntansi dan Standar Akuntansi Keuangan
Akuntansi berasal dari kata asing, accounting yang jika
dalam Bahasa Indonesia, artinya adalah menghitung atau
mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan untuk
mengambil keputusan sehingga disebut sebagai bahasa
bisnis.Menurut AICPA (American Institute of Certified Public
Accountant),
akuntansi
adalah
seni
pencatatan,
penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan
dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian
yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk
menafsirkan hasil-hasilnya. (Nofianti, 2912 : 205),.
Dalam Islam, tujuan utama akuntansi lebih
dititikberatkan
sebagai
alat
pertanggungjawaban
221

Supriyatin dan Efri
manajemen yang diberi amanah untuk mengelola suatu
organisasi. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang ada
dalam Al-Qur’an. (Widodo, 2001 :L 18).
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan suatu
kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan
agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan
keuangan. Standar Akuntansi Keuangan adalah hasil
perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada
tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia
tahun 1984.Tujuan utama standar akuntansi adalah agar
laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para
pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalahpahaman
antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta
agar terdapat konsistensi dalam pelaporan, sehingga
laporan keuangan dapat memiliki daya banding
(comparability).Dengan adanya standar akuntansi, maka
pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Selain itu,
dengan adanya standar akuntansi, maka dapat dilakukan
perbandingan kinerja antar kurun waktu dan dengan
organisasi sejenis lainnya. (Mahmudi, 2009 : 25).
Akuntansi Nirlaba
Akuntansi
nirlaba
adalah
bidang
yang
mengkhususkan diri dalam pencatatan transaksi-transaksi
perusahaan yang tidak mencari laba seperti organisasi
keagamaan dan yayasan sosial atau disebut organisasi
nirlaba. Dalam membuat laporan keuangan, organisasi
nirlaba mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang pelaporan keuangan
organisasi nirlaba.

222

Komparasi Stanar Akuntansi…
Pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 (IAI, 2001 : 340.antara lain:
1. Pembatasan
permanen
adalah
pembatasan
penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh
pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali agar sumber daya tersebut
dipertahankan pembayaran kembali agar sumber daya
tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi entitas
nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau
semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya
yang berasal dari sumber daya tersebut.
2. Pembatasan temporeradalah pembatasan penggunaan
sumber daya oleh pemberi sumber daya yang tidak
mengharapkan pembayaran kembali yang menetapkan
agar agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai
dengan periode tertentu atau sampai dengan
terpenuhinya keadaan tertentu.
3. Sumber daya terikat adalah sumber daya yang
penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh
pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali. Pembatasan tersebut dapat
bersifat permanen atau temporer.
4. Sumber daya tidak terikat adalah sumber daya yang
penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu
oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan
pembayaran kembali.
Komponen Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba
(IAI, 2011 : 5-11). meliputi laporan posisi keuangan pada
akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus
kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan
keuangan.Tujuan laporan posisi keuangan adalah
menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset
neto serta informasi mengenai hubungan di antara unsurunsur tersebut pada waktu tertentu.
223

Supriyatin dan Efri
Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan
informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain
yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar
transaksi dan peristiwa lain, bagaimana penggunaan
sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau
jasa.Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan
informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam
suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan
PSAK tentang Laporan Arus Kas.
Akuntansi Zakat
Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan
aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan prosesproses operasional yang berhubungan dengan penentuan,
perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang
wajib di zakati, menetapkan kadar zakatnya dan
pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan
hukum dan dasar-dasar syariat Islam. (As syahatah, 2004 :
30).
Bagi OPZ, kesesuaian dengan syariat Islam dalam
melaksanakan berbagai aktivitasnya sangatlah penting.
Dalam membuat laporan keuangannya, organisasi pengelola
zakat mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang pelaporan keuangan
zakat.
Pengertian Istilah Dalam PSAK 109 (IAI, 2013 : 2).
1. Amil adalah entitas pengelola zakat
yang
pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan
zakat, infaq/sedekah.
2. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan
infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi
224

Komparasi Stanar Akuntansi…

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk
pengelolaan amil.
Dana infaq/sedekah adalah bagian non amil atas
penerimaan infaq/sedekah.
Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan
zakat.
Infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara
sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukkannya
dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak
menerima zakat. Mustahiq terdiri dari fakir, miskin,
riqab, orang yang terlilit utang (gharim), muallaf,
fisabilillah, orang dalam perjalanan (ibnusabil), dan
amil.
Muzakki adalah individu muslim yang secara Syariah
wajib membayar (menunaikan) zakat.
Nisab adalah batas minimum harta yang wajib
dikeluarkan zakatnya.
Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh
muzakki sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya
(mustahiq).

Pengakuan dan Pengukuran
Penerimaan Zakat
Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset
nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzzaki diakui
sebagai penambah dana zakat. Apabila dalam bentuk kas,
maka sebesar jumlah yang diterima dan apabila dalam
bentuk barang, maka sebesar nilai wajar barang tersebut.
Jika muzzaki menentukan mustahik yang harus menerima
penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil
atas zakat yang diterima.
Amil dapat memperoleh ujrah (fee) atas kegiatan
penyaluran tersebut. Ujrah ini berasal dari muzaki, diluar
dana zakat. Ujrah tersebut diakui sebagai penambah dana
225

Supriyatin dan Efri
amil. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang
dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, juga
diakui sebagai kerugian dan pengurang dana amil, apabila
disebabkan oleh kelalaian amil. (IAI, 2015 : 3)..
PenyaluranZakat
Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk
amildiakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah
yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, dan sebesar jumlah
tercatat jika dalam bentuk nonkas. Bagian dana zakat yang
disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
Pada paragraph 23 disebutkan bahwa dana zakat yang
disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset
kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil, dan
fasilitas umum lain, diakui sebagai penyaluran zakat
seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk
dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil,
dan penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap
tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain
yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur
sebesar penyusunan aset tetap tersebut sesuai dengan pola
pemanfaatannya (IAI, 2013 : 39).
Penerimaan Infak/Sedekah
Sama seperti penerimaan zakat, penerimaan
infak/sedekah diakui dana terikat atau tidak terikat sesuai
dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang
diterima dan apabila dalam bentuk nonkas, maka sebesar
nilai wajar. Aset tidak lancar yang diterima dan
diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai
wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar
infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan
sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika
penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah
ditentukan oleh pemberi.
226

Komparasi Stanar Akuntansi…
Penurunan nilai aset seperti yang dijelaskan pada
paragraf 30, bahwa penurunan nilai aset infak/sedekah
tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah,
jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, serta kerugian dan
pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
Lalu pada paragraf 32 disebutkan bahwa dana
infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam
jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang
optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah
dana infak/sedekah. (IAI, Standar Akuntansi Keuangan
Syariah, 2013, hal. 4)
Penyaluran Infak/Sedekah
Dalam PSAK 109, pada paragraf 33 a dan b dijelaskan
bahwa penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai
pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang
diserahkan, jika dalam bentuk kas, dan jika dalam bentuk
barang atau nonkas, sebesar nilai tercatat aset yang
diserahkan.Paragraf 34 menyatakan bahwa bagian dana
infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai
penambah dana amil. Penyaluran infak/sedekah kepada
amil lain akan mengurangi dana infak/sedekah.Penyaluran
infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana
bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan
tidak mengurangi dana infak/sedekah. Hal tersebut
dijelaskan para paragraf 36 dan 37.
Penyajian
Pengungkapan Transaksi Zakat
Paragraf 39 menjelaskan bahwa amil harus
mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi
zakat, tetapi tidak terbatas pada:
1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala
prioritas penyaluran zakat, dan mustahik nonamil.

227

Supriyatin dan Efri
2. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik
nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan
konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk
penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masingmasing mustahik,
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan
yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain
yang dikendalikan oleh amil, jika ada diungkapkan
jumlah dan presentase terhadap seluruh penyaluran
dana zakat serta alasannya, dan
6. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan
mustahik yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan
jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari setiap
aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran
zakat selama periode. (IAI, 2013, hlm 5)
Pengungkapan Transaksi Infak/Sedekah
Pada
paragraf
40
dijelaskan
bahwa
amil
mengungkapkan
hal-hal
berikut
terkai
transaksi
infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
1. Kebijakan
penyaluran
infaq/sedekah,
seperti
penentuan skala prioritas penyaluran infaq/sedekah
dan penerima infaq/sedekah.
2. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah untuk amil dan
nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan
konsisten kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk
penerimaan infaq/sedekah berupa aset nonkas.
4. Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung
disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada,
diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh
penerimaan infaq/sedekah selama periode pelaporan
serta alasannya.
228

Komparasi Stanar Akuntansi…
5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud
di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
6. Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset
kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan presentase
terhadap seluruh penggunaan dana infaq/sedekah
serta alasannya.
7. Rincian
dana
infaq/sedekah
berdasarkan
peruntukannya, terikat dan tidak terikat, dan
8. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan
penerimaan infaq/sedekah yang meliputi sifat
hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan
presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut
dari total penyaluran infaq/sedekah selama periode.
Selain membuat pengungkapan tersebut, amil juga
mengungkapkan hal-hal seperti keberadaan dana nonhalal,
jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atau penerimaan
dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya, dan kinerja
amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana
infaq/sedekah.
Komponen Laporan Keungan Organisasi Pengelola Zakat
Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat terdiri
dari neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan
dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas,
catatan atas laporan keuangan.
1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan). Entitas amil
menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi
keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam
PSAK, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada aset,
kewajiban, saldo dana.
2. Laporan Perubahan Dana. Amil menyajikan laporan
perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil
dan dana non halal.
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Entitas amil
menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang
229

Supriyatin dan Efri
mencakup tetapi tidak terbatas pada aset kelolaan
yang termasuk aset lancar, aset kelolaan yang
termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan,
penambahan dan pengurangan, serta saldo awal dan
saldo akhir.
4. Laporan Arus Kas. Entitas amil menyajikan laporan
arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan
PSAK yang relevan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan. Amil menyajikan
catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK
101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK
yang relevan.
Gambaran Standar Akuntansi Nirlaba
Perumusan PSAK 45
Panduan keuangan untuk organisasi nirlaba pertama
kali dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada
tahun 1997. Panduan tersebut adalah Pernyataan Akuntansi
Keuangan (PSAK) Nomor 45 Tentang Pelaporan Keuangan
Organisasi Nirlaba. Dan semua organisasi nirlaba
diwajibkan menggunakan PSAK 45 pada tahun
2000.Dibuatnya standar akuntansi untuk organisasi nirlaba
tersebut
dilatarbelakangi
oleh
tuntutan
terhadap
transparansi
keuangan
yang
bertujuan
untuk
menyeragamkan penyajian laporan keuangan lembaga
nirlaba sehingga laporan keuangan dapat lebih mudah
dipahami, relevan, andal, dan memiliki daya banding yang
tinggi.
PSAK 45 mengatur tentang format laporan keuangan
lembaga nirlaba, isi atau akun-akun apa saja yang ada di
dalamnya, pengukuran atau nilai akun yang perlu
ditampilkan dan sebagainya. (Nainggolan P. , 2012, hal.
1)Pada perkembangannya, PSAK 45 pernah mengalami
beberapa kali perubahan, dan revisi terbaru yakni pada
tahun 2011.
230

Komparasi Stanar Akuntansi…
PSAK 45 (revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan
Entitas Nirlaba telah disahkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan pada tanggal 8 April 2011. Dan PSAK
45 (revisi 2011) ini menggantikan PSAK 45 tentang
Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba yang telah dikeluarkan
pada 23 Desember 2007.
Kerangka Dasar Standar Akuntansi Nirlaba
Kerangka dasar standar akuntansi nirlaba merujuk
kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan (KDPPLK). Tujuan laporan keuangan lembaga
nirlaba sesuai KDPPLK (IAI, Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan, 2011, hal. 4-5)ada 3 (tiga) antara lain: 1) Untuk
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,
kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan
yang bermanfaat bagi sejumlah sejumlah besar pemakai
dalam pengambilan keputusan ekonomi; 2) Untuk
memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. 3)
Untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh
manajemen, atau sebagai pertanggungjawaban manajemen
atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
Asumsi dasar akuntansinya (IAI, Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan, 2011, hal. 6)adalah dasar akrual dan
kelangsungan usaha. Dengan dasar akrual, pengaruh
transaksi dan peristiwa lain diakui dan dicatat dalam
catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan
pada periode yang bersangkutan. Laporan yang disusun
atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai
tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan
penerimaan dan pembayaran kas saja, tetapi juga kewajiban
kas yang harus dibayar di masa depan, serta
mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.
Selanjutnya, laporan keuangan disusun atas dasar asumsi
kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan
usahanya di masa depan.
231

Supriyatin dan Efri
Organisasi nirlaba harus memiliki karakteristik
kualitatif, yakni: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan
dapat diperbandingkan.(IAI, Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan, 2011, hal. 10).
Gambaran Standar Akuntansi Zakat
Perumusan PSAK 109
Standar akuntansi zakat di Indonesia (PSAK 109) mulai
berlaku paling lambat 1 Januari 2012. PSAK 109 disahkan
oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan
Indonesia (DSAS – IAI) pada tanggal 6 April 2010. Untuk
meminta fatwa, DSAS – IAI menulis surat kepada Dewan
Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)
pada 4 Mei 2010 yang kemudian dikeluarkan fatwa pada
tanggal 16 Agustus 2011. Maka sejak tanggal tersebut PSAK
109 dapat diterapkan. Didalam PSAK tersebut dijelaskan
bahwa penerapannya dimulai 1 Januari 2012.
Kerangka Dasar Standar Akuntansi Zakat
Kerangka dasar standar akuntansi zakat merujuk
kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan Syariah (KDPPLKS). Tujuan laporan keuangan
lembaga zakat sesuai KDPPLKS (Siswantoro, 2015, hal. 3)
antara lain: 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip
syariah; 2) Informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan
beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada,
dan bagaimana perolehan serta penggunaannya; 3)
Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan
tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah; 4) Untuk
tujuan ke empat, sudah tercakup dalam lembaga zakat itu
sendiri, yakni fungsi sosial.
Asumsi dasar akuntansinya (IAI, Standar Akuntansi
Keuangan Syariah, 2013, hal. 8) sebagai berikut:
1. Dasar Akrual. Dalam hal ini, untuk menghitungan
pendapatan pada saat pembagian hasil usaha atau
keuntungan bruto, menggunakan dasar kas.
232

Komparasi Stanar Akuntansi…
2. Kelangsungan Usaha. Sama halnya dengan entitas lain
pada umumnya, entitas syariah pun tidak
berkeinginan
untuk
melikuidasi
kelangsungan
usahanya. Apabila maksud tersebut timbul, maka
laporan keuangan harus disusun dengan dasar yang
berbeda dan dasar yang digunakan harus
diungkapkan.
Laporan keuangan amil zakat juga harus memenuhi
kriteria yaitu harus mudah dipahami, relevan, andal, dan
dapat dibandingkan.
Persamaan Standar Akuntansi Nirlaba dengan Standar
Akuntansi Zakat
Persamaan antara organisasi nirlaba dan organisasi
pengelola zakat adalah memiliki karakteristik yang sama,
diantaranya yakni sama-sama memperoleh sumber daya
dari para penyumbang atau donatur secara sukarela. Hal
tersebut dijelaskan dalam PSAK 45, bahwa entitas nirlaba
memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang
tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat
ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang
diberikan. (IAI, 2013 : 1).
Maka, karena karakteristik tersebut, akan timbul
transaksi seperti penerimaan sumbangan. Begitupun sama
halnya dengan organisasi pengelola zakat, dijelaskan dalam
PSAK 109, bahwa organisasi pengelola zakat menerima
donasi baik berupa zakat, infak atau sedekah, dan tambahan
lainnya seperti wakaf.
Dalam PSAK 45 paragraf 1 disebutkan pula bahwa
organisasi nirlaba tidak bertujuan untuk memupuk laba dari
kegiatannya menghasilkan barang atau jasa, dan jika
menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan
kepada pendiri organisasi nirlaba tersebut. Disebutkan pula
bahwa dalam organisasi nirlaba tidak ada kepemilikan. (IAI,
2013 : 4).
233

Supriyatin dan Efri
Hal tersebut tercermin pula pada organisasi pengelola
zakat, karena dalam PSAK 109 paragraf 3 pun dijelaskan
bahwa amil yang menerima dan menyalurkan zakat, dan
infak atau sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”,
merupakan
organisasi
pengelola
zakat
yang
pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan
menyalurkan zakat dan infak atau sedekah (IAI, 2013 : 4).
Dalam artian, OPZ pun tidak bertujuan memupuk laba
karena dana yang terkumpul adalah hasil donasi yang
kemudian harus disalurkan kepada masyarakat yang berhak
mendapatkannya.
Organisasi nirlaba dan organisasi pengelola zakat juga
sama-sama tidak ada kepemilikan. Hal tersebut dijelaskan
dalam PSAK 45 bahwa organisasi nirlaba tidak ada
kepemilikan seperti halnya organisasi bisnis pada
umumnya, dimana kepemilikan dalam organisasi tidak
dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali dan tidak
mencerminkan adanya proporsi bagian sumber daya ketika
terjadi likuidasi atau pembubaran organisasi tersebut.
Begitupun sama halnya dengan organisasi pengelola zakat.
Perbedaan Standar Akuntansi Nirlaba dengan Standar
Akuntansi Zakat
Unsur Syariah
Inilah perbedaan mendasar antara PSAK 45 dengan
PSAK 109. Dalam PSAK 109 terdapat unsur syariah,
sedangkan PSAK 45 tidak terdapat unsur tersebut. Hal ini
dikarenakan, PSAK 109 merupakan bagian dari standar
akuntansi keuangan syariah yang menerapkan kebijakan
sesuai dengan prinsip syariah dalam semua transaksi dan
kegiatan usahanya. (IAI, 2013 : 4).
Organisasi pengelola zakat sebenarnya memiliki
karakteristik sebagai organisasi nirlaba sebagaimana yang
dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) Nomor 45, yakni memperoleh sumber daya dari
penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan apapun
234

Komparasi Stanar Akuntansi…
atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah
sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang dan atau
jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan tidak ada
kepemilikan, dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat
dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan
tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber
daya pada saat likuidasi atau pembubaran seperti yang
dijelaskan sebelumnya.
Namun, unsur syariah menjadi pembeda antara
keduanya. Karena sumber dana utama dari organisasi
pengelola zakat adalah dana zakat, infak atau sedekah, dan
wakaf. Dimana zakat juga merupakan suatu kewajiban
syariah yang harus dipenuhi oleh orang yang mempunyai
kelebihan harta (muzakki) kepada orang yang kekurangan
harta (mustahik) baik melalui amil maupun secara
langsung.Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan
nisab, haul, qadar, dan peruntukannya. Sedangkan infak atau
sedekah merupakan donasi sukarela, baik yang ditentukan
maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh muzakki.
Dan dana-dana yang menjadi sumber utama organisasi
pengelola zakat tersebut memang telah diatur dalam AlQur’an dan Hadits. (Widodo & Kustiawan, 2001, hlm 5)
Seperti halnya dalam surat At-Taubah ayat 60, yang
artinya:“Sesungguhnya zakat- zakat itu hanyalah untuk orangorang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para
muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang
yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Organisasi pengelola zakat biasanya memiliki Dewan
Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya. Karena
prinsip-prinsip syariah tersebut, maka standar akuntansi
yang cocok dijadikan sebagai acuan dan patokan bagi
organisasi pengelola zakat adalah PSAK 109, karena PSAK
109 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian,
dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah,
235

Supriyatin dan Efri
dimana transaksi tersebut merupakan bagian dari unsurunsur syariah.
Selain itu, organisasi pengelola zakat sebagai entitas
syariah, mengacu kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS),
sedangkan organisasi nirlaba mengacu pada Kerangka
Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
(KDPPLK). Itulah kenapa organisasi pengelola zakat lebih
cocok menggunakan PSAK 109 karena unsur syariah
tersebut.
Perbedaan Istilah
Dalam PSAK 45, penerimaan dan penyaluran dana di
golongkan ke dalam jenis dana yang terdiri dari pembatasan
permanen, pembatasan temporer, sumber daya terikat, dan
sumber daya tidak terikat. Dalam hal ini, dana pembatasan
permanen misalnya, tanah atau dana yang disumbangkan
dengan tujuan untuk investasi yang mendatangkan
pendapatan secara permanen.
Dana pembatasan temporer misalnya dana yang
disumbangkan dengan tujuan untuk investasi yang hasilnya
dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu saja, atau
aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu
saja. Sedangkan sumber daya terikat dan sumber daya tidak
terikat pada umumnya adalah meliputi dana-dana yang
disumbangkan dengan syarat tertentu, apabila sumber daya
terikat, dan dengan tanpa syarat tertentu untuk sumber
daya tidak terikat. (Widodo, 2001 : 5)
Sedangkan pada PSAK 109 penerimaan dan
penyaluran dana terdiri dari pos penerimaan zakat,
penerimaan infak atau sedekah, baik terikat maupun tidak
terikat dan wakaf. Dimana penerimaan dan penyaluran
zakat sudah ada klasifikasi tersendiri, begitupun dengan
penerimaan dan penyaluran infak atau sedekah baik terikat
maupun tidak terikat.
236

Komparasi Stanar Akuntansi…
Dijelaskan dalam PSAK 109 bahwa jenis dana yang
terdapat pada OPZ yakni dana zakat, dana infak atau
sedekah, dan dana amil. Dimana dana zakat dibagi atas
zakat terikat dan zakat tidak terikat. Zakat tidak terikat
adalah zakat yang diberikan oleh donatur atau penyumbang
tanpa ada syarat tertentu. Artinnya OPZ dapat dengan
bebas menyalurkan dana zakatnya kepada golongan
mustahik mana saja.
Sedangkan zakat terikat adalah zakat yang diberikan
oleh donatur atau penyumbang dengan syarat tertentu.
Misalnya muzakki meminta untuk disalurkan kepada
golongan mustahik tertentu, seperti kepada fakir saja, atau
orang miskin saja, dan lain-lain. Dan apabila muzaki
menentukan sendiri mustahik yang akan menerima
penyalurannya, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang
telah diterima. Lalu dana infak atau sedekah sama seperti
halnya dana zakat, dimana pada dana infak atau sedekah
pun terdapat dua bagian, yakni dana infak atau sedekah
terikat dan tidak terikat.
Dana infak atau sedekah tidak terikat, artinya donatur
atau penyumbang memberikan infak kepada OPZ dengan
tanpa syarat apapun terkait penyalurannya, dan dana infak
atau sedekah terikat yakni dengan syarat tertentu dalam hal
penyalurannya, seperti misalnya, donatur atau penyumbang
memberikan syarat dana yang diberikannya untuk
program-program tertentu, misalnya hanya untuk program
beasiswa saja, atau untuk program lainnya. Sementara itu,
dana amil merupakan dana hak amil yang digunakan untuk
operasional amil dalam pengelolaannya. (Widodo, 2001 :
12).
Dalam pembahasan tersebut, dapat terlihat bahwa
terdapat maksud atau esensi yang sama dari penerimaan
dan penyaluran dananya, hanya istilah yang digunakan saja
yang berbeda. Baik sumber daya terikat dan sumber daya
tidak terikat, di dalamnya terdapat dana zakat, infak atau
237

Supriyatin dan Efri
sedekah, hanya saja PSAK 45 menyebutnya sebagai sumber
daya terikat dan sumber daya tidak terikat.
Beban Penghimpunan dan Penyaluran Zakat harus
diambil dari porsi Amil
Dalam PSAK 109 pada paragraf 19 disebutkan bahwa
beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil
dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana
zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini
sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu
periode (haul). Hal ini merupakan pengaturan yang lebih
jelas, baik dalam pencatatan maupun pembukuan dan lebih
memudahkan OPZ untuk tidak mengambil beban
penghimpunan dan penyaluran zakat dari porsi yang lain.
Namun tetap harus dalam batas kewajaran, proporsional,
dan sesuai dengan kaidah syariat Islam, sesuai dengan yang
dijelaskan.
Sedangkan PSAK 45 tidak mengatur hal tersebut,
karena PSAK 45 memang bukanlah standar untuk
organisasi pengelola zakat secara khusus, melainkan
organisasi nirlaba secara umum.
Keberadaan Aset Kelolaan
Dalam penyaluran harta zakat, ada upaya perluasan
manfaat harta zakat yang bisa dirasakan kemanfaatannya
bagi banyak mustahik dan dalam jangka waktu yang lama,
yang salah satunya adalah dalam bentuk aset
kelolaan.Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Nomor 15 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam
bentuk aset kelolaan, menyebutkan bahwa aset tetap atau
aset kelolaan adalah sarana dan atau prasarana yang
diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada didalam
pengelolaan pengelola (amil) sebagai wakil mustahik zakat,
sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat.
Pada praktiknya, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)
memang tidak hanya menerima dana dalam bentuk kas saja,
238

Komparasi Stanar Akuntansi…
namun juga memperoleh dana berupa sarana atau
prasarana yang dikategorikan sebagai aset tidak lancar
kelolaan. Dalam PSAK 109, paragraf 23 a dan b, menyatakan
bahwa dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan
aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah,
mobil ambulan, dan fasilitas umum lainnya, diakui sebagai:
1. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut
diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang
tidak dikendalikan amil.
2. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap
tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak
lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara
bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut
sesuai dengan pola pemanfaatannya.
Keberadaan akun ini hanya terdapat dalam PSAK 109,
sedangkan dalam PSAK 45 belum ada penggunaan akun
tersebut.
Keberadaan Akun Piutang Penyaluran
Dalam PSAK 109 terdapat akun piutang penyaluran.
Piutang penyaluran adalah penyaluran dana zakat dan infak
atau sedekah kepada amil zakat lain yang belum
dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dijelaskan dalam
PSAK 109 paragraf 21 bahwa zakat telah disalurkan kepada
mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik
nonamil tersebut./
Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum
diterima oleh mustahik non amil, belum memenuhi
pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak
berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat
memperoleh ujroh dari amil sebelumnya. Dalam keadaan
tersebut, zakat yang disalurkan, diakui sebagai piutang
penyaluran, sedangkan bagian amil yang menerima diakui
sebagai liabilitas penyaluran.

239

Supriyatin dan Efri
Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut
akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung
kepada mustahik nonamil. Dan dalam PSAK 45 paragraf 22
dijelaskan pula bahwa dana zakat yang diserahkan kepada
mustahik
nonamil
dengan
keharusan
untuk
mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai
penyaluran zakat.
Maka, pemberian dana zakat melalui lembaga zakat
ketika di jurnal menjadi seperti ini:
Piutang Penyaluran
xxx
Beban Ujroh
xxx
Kas
xxx
Akun ini hanya terdapat dalam PSAK 109, sedangkan dalam
PSAK 45 tidak ada akun tersebut.
Keberadaan Dana Non Halal
Dalam PSAK 109 terdapat akun dana non halal yang
dicantumkan pada laporan keuangan Organisasi Pengelola
Zakat (OPZ), sedangkan akun tersebut tidak terdapat dalam
laporan keuangan organisasi nirlaba. Maka semua
penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai prinsip syariah
harus dipisahkan dari dana zakat, infak atau sedekah, dan
dana amil. Dana non halal sendiri merupakan semua
penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip
syariah dan penerimaan dana non halal pada umumnya
terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak
diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip
dilarang.
Ada dua bagian yang termasuk ke dalam dana non
halal, yakni: a) Harta yang haram karena dzatnya yang najis
(haram lidzatihl), seperti minuman memabukan, daging babi,
dll; b) Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak
halal (al-kasbu al-ghairi al-mayru’), usaha yang tidak halal
seperti: pinjaman berbunga, perjudian, suap, korupsi, jual
beli minuman keras, jual beli babi, dll (Sahroni, 2014 : 2).
240

Komparasi Stanar Akuntansi…
Berdasarkan fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Hukum Zakat Atas Harta Haram, disebutkan
bahwa secara keseluruhan penyaluran harta haram atau
dana non halal tersebut digunakan untuk kemaslahatan
umat.Pada PSAK 109, paragraf 41 a disebutkan bahwa jika
ada keberadaan dana nonhalal, diungkapkan mengenai
kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan,
jumlahnya.
Maka, transaksi-transaksi seperti halnya bunga
tabungan dan bunga deposito, maka dicatat sebagai dana
nonhalal, dan memiliki pos tersendiri secara terpisah dalam
laporan keuangan. Sedangkan dalam PSAK 45, karena
belum adanya unsur syariah, maka bunga yang berasal dari
bungan tabungan dan deposito dicatat bunga tabungan dan
bunga deposito.Dalam laporan keuangan, posisi dana
nonhalal berada di laporan perubahan dana, terletak di
bagian paling bawah setelah penerimaan dan penyaluran
dana zakat, penerimaan dan penyaluran dana infak atau
sedekah, penerimaan dan penggunaan dana amil, barulah
dana penerimaan dan penggunaan dana nonhalal.
Komponen Laporan Keuangan
Komponen laporan keuangan antara organisasi nirlaba
dan organisasi pengelola zakat terdapat sedikit perbedaan.
Dalam PSAK 45, disebutkan bahwa laporan keuangan
organisasi nirlaba terdiri dari:Laporan Posisi Keuangan,
Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan.
Sedangkan, dalam organisasi pengelola zakat terdapat
satu komponen tambahan. PSAK 109 menyebutkan
komponen laporan keuangan organisasi pengelola zakat
terdiri dari:Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan
Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Kelola,
dan Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan

241

Supriyatin dan Efri
keuangan disajikan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian
Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan.
Tabel 1
Hasil Komparasi Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba dan
Standar Organisasi Pengelola Zakat
Pernyataan Standar
Pernyataan Standar
No
Perbedaan
Akuntansi Keuangan
Akuntansi Keuangan
(PSAK) Nomor 45
(PSAK) Nomor 109
1. Unsur syariah
Tidak terdapat unsur
Terdapat unsur syariah
syariah
Dalam PSAK 45 tidak terdapat unsur syariah, karena memang
standarnya dibuat untuk organisasi nirlaba secara umum.

2.

3.

PSAK 109 terdapat unsur syariah karena standarnya menerapkan
kebijakan sesuai dengan prinsip syariah dalam semua transaksi
dan kegiatan usaha organisasi pengelola zakat.
Perbedaan
Jenis dana terdiri dari
Jenis dana terdiri dari
Istilah
pembatasan permanen, dana zakat, dana infak
pembatasan temporer, atau sedekah, dan dana
sumber daya terikat,
amil.
dan sumber daya tidak
terikat.
Maksud atau esensi yang sama dari penerimaan dan penyaluran
dananya, hanya istilah yang digunakan saja yang berbeda. Baik
sumber daya terikat dan sumber daya tidak terikat, di dalamnya
terdapat dana zakat, infak atau sedekah, hanya saja PSAK 45
menyebutnya sebagai sumber daya terikat dan sumber daya tidak
terikat
Beban
Tidak terdapat
Terdapat unsur yang
Penghimpunan dan
unsur tersebut
menyebutkan bahwa
Penyaluran Zakat
beban
harus diambil dari
Penghimpunan dan
porsi Amil
Penyaluran Zakat
harus diambil dari
porsi Amil
242

Komparasi Stanar Akuntansi…
PSAK 109 mengatur tentang beban penghimpunan dan
penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Dan dengannya
tidak perlu mengambil dari porsi yang lain.

4.

5.

6.

243

PSAK 45 tidak mengatur hal tersebut, karena memang bukan
standar akuntansi khusus transaksi zakat.
Keberadaan Aset
Tidak terdapat akun Terdapat akun aset
Kelolaan
aset kelolaan
kelolaan
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak hanya menerima sumber
daya dalam bentuk dana kas saja, namun juga memperoleh dana
berupa sarana atau prasarana yang dikategorikan sebagai aset
tidak lancar kelolaan. Hal tersebut hanya terdapat dalam PSAK
109, sedangkan PSAK 45 tidak terdapat unsur tersebut
Keberadaan Dana
Tidak terdapat akun Terdapat akun dana
Non Halal
dana non halal
non halal
PSAK 109, transaksi-transaksi seperti halnya bunga tabungan dan
bunga deposito, maka dicatat sebagai dana non halal, dan
memiliki pos tersendiri secara terpisah dalam laporan keuangan.
PSAK 45, karena belum adanya unsur syariah, maka bunga yang
berasal dari bungan tabungan dan deposito dicatat bunga
tabungan dan bunga deposito
Komponen Laporan
1. Laporan
1. Laporan
Keuangan
Posisi
Posisi
Keuangan
Keuangan
2. Laporan
2. Laporan
Aktivitas
Perubahan
3. Laporan Arus
Dana
Kas
3. Laporan Arus
4. Catatan Atas
Kas
Laporan
4. Laporan
Keuangan
Perubahan
Aset Kelolaan
5. Catatan Atas
Laporan

Supriyatin dan Efri
Keuangan
PSAK 45 hanya terdapat empat komponen laporan keuangan.
PSAK 109 terdapat lima komponen laporan keuangan, dengan
tambahan laporan perubahan aset kelolaan.
Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan,
maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:
1. Organisasi nirlaba memiliki tujuan untuk melayani
masayrakat. Laporan Keuangan untuk lembaga nirlaba
diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) Nomor 45. Kerangka dasar standar akuntansi
nirlaba merujuk kepada Kerangka Dasar Penyusunan
dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK). PSAK 45
menjelaskan bahwa organisasi nirlaba memiliki
komponen laporan keuangan,, yaitu: laporan posisi
keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan
catatan atas laporan keuangan.
2. Organisasi pengelola zakat merupakan organisasi yang
melakukan kegiatan pelaksanaan, perencanaan, dan
pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat. Laporan keuangan lembaga
zakat diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) Nomor 109. Kerangka dasar standar
akuntansi zakat merujuk kepada Kerangka Dasar
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
(KDPPLKS). Komponen laporan keuangannya terdiri
dari: laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana,
laporan arus kas, laporan perubahan aset kelolaan, dan
catatan atas laporan keuangan.
3. Organisasi nirlaba dan organisasi pengelola zakat
memiliki persamaan yaitu: merupakan organisasi yang
memperoleh sumber daya dari para penyumbang atau
donatur secara sukarela dan kedua organisasi tersebut
244

Komparasi Stanar Akuntansi…
bertujuan untuk melayani masyarakat. Keduanya juga
merupakan organisasi yang tidak ada kepemilikan. Dari
karakteristik yang sama tersebut, maka organisasi
pengelola zakat masih dianggap sebagai organisasi
nirlaba.
4. Meski terdapat persamaan, keduanya tetap saja memiliki
perbedaan-perbedaan diantaranya yakni:
a) Dalam PSAK 45, tidak terdapat unsur syariah,
sementara organisasi pengelola zakat merupakan
organisasi yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip
syariah seperti yang dijelaskan pada PSAK 109 bahwa
organisasi pengelola zakat sumber utamanya adalah dari
dana zakat, infak atau sedekah dan wakaf. Dan PSAK 45
tidak mengatur hal tersebut karena memang dibuat
untuk organisasi nirlaba secara umum.
b) Terdapat perbedaan istilah antara organisasi nirlaba
dengan organisasi pengelola zakat. Dimana dalam PSAK
45 penerimaan dana dan penyaluran dana di golongkan
ke dalam jenis dana yang terdiri dari pembatasan
permanen, pembatasan temporer, sumber daya terikat,
dan sumber daya tidak terikat. Sedangkan pada PSAK
109 penerimaan dan penyaluran dana terdiri dari pos
penerimaan zakat, penerimaan infak atau sedekah, baik
terikat maupun tidak terikat dan wakaf. Esensi atau
maksud kedua organisasi ini sama, hanya saja istilah
yang digunakan berbeda.
c) Dalam PSAK 109, terdapat penjelasan terkait beban
penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari
porsi amil. Hal tersebut tidak diatur dalam PSAK 45,
karena PSAK 45 memang bukanlah standar untuk
organisasi pengelola zakat secara khusus, melainkan
organisasi nirlaba secara umum.
d) Keberadaan akun piutang penyaluran. Dimana akun
tersebut hanya diatur dalam PSAK 109.

245

Supriyatin dan Efri
e) Adanya akun dana nonhalal. Ini hanya terdapat pada
PSAK 109, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya
bahwa OPZ memiliki prinsip syariah. Maka dari itu,
dana nonhalal tidak dicampur dengan dana zakat, infak,
atau sedekah dan wakaf, melainkan terpisah.
f) Komponen laporan keuangan antara organisasi
nirlaba dan organisasi pengelola zakat berbeda. Dimana
seperti yang disebutkan dalam PSAK 109, bahwa
organisasi pengelola zakat memiliki komponen laporan
keuangan tambahan, yakni laporan perubahan aset
kelolaan. Hal tersebut dikarenakan adanya akun aset
tidak lancar kelolaan atau disebut aset kelolaan pada
OPZ.

Daftar Pustaka
Abu Bakar, N. B. (2015). A Zakat Accounting Standard
(ZAS) for Malaysian Companies. The American Journal
of Islamic Sciences, 78.
Adnan, M. A. (2005). Akuntansi Syariah; Arah, Prospek dan
Tantangannya. Yogyakarta: UII Press.
As-Syahatah, H. (2004). Akuntansi Zakat: Panduan Praktis
Perhitungan Zakat Kontemporer. Jakarta: Pustaka
Progresif.
BAZNAS. (2013). Mengoptimalkan Potensi Zakat Dengan
Sistem. Dalam BAZNAS, Zakat. BAZNAS.
FEBUI, P. B. (2016). Potensi Zakat Nasional : Peluang dan
Tantangan Pengelolaan. Seminar Nasional Zakat.
PUSKAS BAZNAS dan PEBS FEBUI.
FOZ. (2006). Zakat & Peran Negar. Jakarta: FOZ.
Herdianto, A. W. (2011). Mengoptimalkan Zakat Di
Indonesia. Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, 1(2),
1-92.
246

Komparasi Stanar Akuntansi…
IAI, I. A. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Jakarta: IAI.
IAI, I. A. (2013). Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta:
IAI.
Mahmudi. (2009). Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola
Zakat. Yogyakarta: Pusat Pengkajian &
Pengembangan Ekonomi Islam FE UII.
Nainggolan, P. (2005). Nainggolan,Akuntansi Keuangan
Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis. Jakarta:
Rajagrafindo Persada.
Nainggolan, P. (2012). Panduan Penyusunan Laporan
Keuangan Lembaga Nirlaba Sesuai PSAK 45. Jakarta:
Yayasan Bina Integrasi Edukasi (YBIE).
Nofianti, L. (2012). Kajian Filosofis Akuntansi: Seni, Ilmu
atau Teknologi. Jurnal Pemikiran Ekonomi dan Bisnis,
Vol 4(No.3), 203-210.
Sahroni, O. (2014, Mei). Pemasukan Dana Non-Halal di
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam Perspektif
Syariah. Johor Bahru: MuZakarah Cendikiawan
Syariah Nusantara.
Siswantoro, D. (2015). Pedoman Akuntansi Lembaga Zakat.
Jakarta: Dapur Kita.
Sulaiha, Z. &. (2014). Management Accounting Practices In
Non-Profit Religious Organization: A Case Study in
Lembaga Zakat Selangor (LZS). E-Proceedings of the
Conference on Management and Muamalah (comm), (hal.
311). Selangor.
Widodo, H. &. (2001). Akuntansi & Manajemen Keuangan
untuk Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: IMZ.

247

Judul: Komparasi Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba Dan Standar Akuntansi Opz

Oleh: Efri Syamsul Bahri


Ikuti kami