Akuntansi Pertanggungjawaban

Oleh Indah Sari

19 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Pertanggungjawaban

0

AKUNTANSI SOSIAL SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL
PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN
(Studi Kasus pada PT. Kaltim Prima Coal di Sangatta, Kalimantan Timur)

Disusun Oleh:
 Annisa Diah Utami

(1101035090)

 Dwi Afriani

(1101035088)

 Indah Puspita Sari

(1101035031)

 Jamil Noviva Dewi

(1101035004)

 Vivit Novitasari

(1101035056)

 Yuli Ratna Sari

(1101035050)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2013

1

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latarbelakang Masalah
Perkembangan era modernitas saat ini terus berjalan dan terus meningkat termasuk di
bidang ekonomi. Inti dari bidang ekonomi itu sendiri adalah kegiatan bisnis dan usaha
namun dalam perkembangan dunia bisnis di era modern seperti saat ini memunculkan
pendapat bahwa lingkungan sosial merupakan bagian penting dalam perkembangan bidang
ekonomi bagi perusahaan. Munculnya kesadaran bahwa kegiatan produksi suatu perusahaan
secara tidak langsung menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosial maupun
lingkungan fisik di sekitar tempat kegiatan produksi perusahaan membuat perusahaan merasa
penting untuk melakukan kegiatan yang bersifat sosial. Kegiatan sosial ini disebut dengan
Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.
Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah
konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap
konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek
operasional

perusahaan.

Corporate

Social

Responsibility

(CSR)

ditujukan

untuk

menciptakan keselarasan antara kepentingan manajemen perusahaan dengan kepentingan
stakeholders dan dimaksudkan untuk mendorong agar perusahaan lebih etis dalam
menjalankan aktivitasnya, sehingga pada akhirnya perusahaan akan dapat memperoleh
manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan” Berbagai perusahaan
ditanah air terus berupaya mewujudkan tanggung jawab sosial tersebut melalui beragam
program kemasyarakatan seperti pengembangan agribisnis, kesehatan dan sanitasi,
pendidikan dan pelatihan pengembangan UKM, pembangunan infrastruktur, pelestarian alam
dan budaya, serta pemberdayaan SDM.

2

Undang-undang tentang CSR di Indonesia diatur dalam UU PT No.40 Tahun 2007
yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha di bidang dan/atau
bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan
lingkungan (Pasal 74 ayat 1), UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 (b)
menyatakan bahwa ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab
sosial perusahaan.” Selajutnya lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang
BUMN. UU ini kemudiaan dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN
No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR.
Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan
pembangunan manusia (people) dan lingkungan (enviroment) secara berkelanjutan
berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan professional merupakan wujud nyata dari
pelaksanaan CSR di Indonesia dalam upaya penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat
Indonesia.
Banyak pendukung Corporate Social Responsibility (CSR) yang memisahkan CSR
dari sumbangan sosial, namun sesungguhnya sumbangan sosial merupakan bagian kecil dari
CSR. Perusahaan dimasa lampau seringkali mengeluarkan uang untuk proyek-proyek
komunitas, pemberian beasiswa dan pendirian yayasan sosial. Mereka juga seringkali
menganjurkan dan mendorong para pekerjanya untuk sukarelawan dalam mengambil bagian
pada proyek komunitas sehingga menciptakan suatu itikad baik dimata komunitas tersebut
yang secara langsung memberikan reputasi baik perusahaan tersebut.
CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal, dimana mengharuskan suatu perusahaan
dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat
terhadap seluruh kepentingan stakeholder perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Fokus
program tanggung jawab adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga
muncul kemapanan masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial.

3

Dalam skripsi ini peneliti mengangkat perihal peran PT. Kaltim Prima Coal dalam
melaksanakan program CSR di Sangatta demi mengatasi kerusakan-kerusakan lingkungan
dan alih fungsi lahan yang menjadi lokasi pertambangan. Dalam pelaksanaan CSR milik PT
Kaltim Prima Coal terdapat beberapa peningkatan mutu diwilayah Sangatta, tujuh bidang
program CSR yang dilaksanakan oleh KPC telah mengalami peningkatan disetiap masingmasing program. Dana sebesar US$5.520.897 yang dikucurkan tahun 2011 dan
US$4.727.953

ditahun 2012 berhasil menciptakan sinergi antara KPC dan program

Pemerintah Daerah yaitu: Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Kesehatan Masyarakat,
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah dan
Koperasi, Infrastruktur, Pelestarian Alam dan Budaya, dan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah. KPC melalui Departemen Eksternal Relations
merumuskan dan menjalankan berbagai program untuk menanggulangi dampak tersebut.
Program yang dijalankan berupa program peningkatan ekonomi masyarakat,
peningkatan derajat sosial, serta dukungan terhadap pelestarian alam dan budaya. Corporate
Social Responsibility (CSR) dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi buah bibir dan
primadona bagi perusahaan diberbagai negara termasuk Indonesia. Banyak perusahaan yang
seakan berlomba mengekspos diri dalam kegiatan yang berorientasi social, mereka bergiat
mencitrakan diri sebagai perusahaan yang peduli terhadap masalah lingkungan dan sosial,
perusahaan biasanya melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merujuk
pada kegiatan terpadu dan berkelanjutan.
PT Kaltim Prima Coal adalah sebuah perusahaan yang telah aktif menerapkan
Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari perwujudan tanggung jawab
sosial pada stakeholders pemerintah dan masyarakat sekitar operasi tambang. Tanggung
jawab sosial secara sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan terhadap
masyarakat dilingkungan sekitar lokasi operasi perusahaan karena telah mengambil

4

keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dimana dalam proses pengambilan
eJournal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 1, 2013: 22 – 38 402 keuntungan tersebut
seringkali perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan seperti debu yang bertebaran
disepanjang lokasi pemukiman masyarakat (Kabupaten Kota Sangatta).
Tanggung jawab sosial menjadi bagian yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan,
seperti yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia pasal 74 No.40/2007,
pemerintah mengatur dengan tegas bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya
dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Kaltim Prima
Coal terhadap lingkungan masyarakat?
2. Bagaimana pengaruh alokasi biaya program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi
kinerja keuangan PT. Kaltim ?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan penelitian adalah :
1. Mengetahui pengaruh program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Kaltim Prima
Coal terhadap lingkungan masyarakat.
2. Mengetahui pengaruh alokasi biaya program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi
kinerja keuangan PT. Kaltim.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:
1. Bagi Penulis

5

Untuk memberikan informasi bagi penulis mengenai pengaruh program Corporate Social
Responsibility (CSR) PT. Kaltim Prima Coal terhadap lingkungan masyarakat dan
pengaruh alokasi biaya program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi kinerja
keuangan PT. Kaltim.
2. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menambah literatur perpustakaan Universitas
Mulawarman Samarinda.
3. Bagi Akademik dan Pembaca Lainnya
Memberikan tambahan informasi serta acuan atau bahan referensi khususnya yang akan
mengadakan penelitian tentang Corporate Social Responsibility (CSR).
4. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi
perusahaan dalam pengaruh program CSR dan alokasi biaya program CSR bagi kinerja
keuangan PT. Kaltim Prima Coal.

6

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Perusahaan
Pertama kali istilah perusahaan dalam perundang-undangan terdapat di dalam Pasal 6,
16, dan 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi pengertian secara jelas
dari perusahaan itu sendiri tidak termuat dalam KUHD. Sebelumnya terjadi perubahan
terhadap KUHD yaitu Menurut L.N. 1938-276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli
1938, bab kesatu yang berkepala: “Tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan
dagang” dan meliputi Pasal 2, 3, 4, dan 5 telah dihapuskan. Menurut Chidir Ali, dengan
perubahan tersebut dicantumkan istilah baru yaitu perusahaan (bedrijf; ondenting), yang di
mana pengertian perusahaan jauh lebih luas dari pengertian pedagang berdasar undangundang yang lama.
Dalam penjelasan pembentuk undang-undang (Memorie van Teoligting, MvT)
mengemukakan sebagai berikut: “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan,
secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu untuk mencari laba.”
Defenisi mengenai perusahaan secara jelas menurut hukum untuk pertama kali
dirumuskan di dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan yang ditentukan sebagai berikut:
“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat
tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara
Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”
Selain itu, terdapat juga defenisi perusahaan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi:
“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus
menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh

7

orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.”
Kedua defenisi perusahaan menurut undang-undang tersebut mengatur tidak hanya
jenis usaha yang berupa kegiatan ekonomi, tetapi juga telah mengatur mengenai bentuk
usaha yang berwujud badan usaha yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam
wilayah Negara Indonesia.
Menurut undang-undang yang berlaku, perusahaan dianggap ada jika kegiatan dalam
bidang ekonomi yang dilakukan terus-menerus dan terang-terangan, terhadap pihak ketiga,
dengan maksud untuk mendapat keuntungan di dalam wujud sebuah badan usaha atau wajib
untuk memiliki suatu bentuk usaha.
Berdasarkan defenisi perusahaan yang dikemukakan oleh Molengraaf, Polak, dan
pembentuk undang-undang, Abdulkadir Muhammad merumuskan defenisi perusahaan
sebagai berikut:
“Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang
perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan
memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan).”
2.2 Pengertian Perseroan Terbatas
Pengertian perseroan terbatas menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah:
“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini
serta peraturan pelaksanaannya.”

8

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas secara tegas
menyebut bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum, yaitu suatu badan yang
dapat bertindak sebagai subjek hukum dan mempunyai kekayaan yang terpisah dari
kekayaan pengurusnya.
Pada tanggal 16 Agustus 2007, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas. Adapun dasar alasan penggantian tersebut termuat dalam
konsideran dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi
sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional.
b. Semua prinsip itu perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
c. Perlu adanya undang-undang tentang perseroan terbatas yang mendukung iklim
dunia yang kondusif.
d. Perseroan terbatas perlu diberikan landasan hukum untuk memacu pembangunan
nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.
Adapun pengertian perseroan terbatas menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Berdasarkan pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan prinsip umum sebuah perseroan yaitu:

9

a. Merupakan persekutuan modal
Perseroan sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga
authorized capital, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam
Akta Pendirian atau AD Perseroan.
b. Didirikan berdasarkan perjanjian
Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian.
c. Melakukan kegiatan usaha
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha.
d. Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah
Lahirnya perseroan sebagai badan hukum (rechtspersoon, legal entity), karena
diwujudkan melalui proses hukum (created by legal process) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari beberapa definisi atau pengertian di atas dapat dikatakan bahwa perseroan
terbatas merupakan sebuah entitas badan hukum (recht persoon) yang wajib melakukan
adaptasi sosio kultural dengan lingkungan tempatnya berada dan juga dapat dimintai
pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya. Sebagai badan hukum,
perseroan terbatas merupakan personifikasi manusia sebagai subjek hukum.
2.3 Pengertian Stakeholders
Stake dapat diartikan sebagai kepentingan dan juga dapat diartikan sebagai tuntutan
atas hak yang dimiliki oleh sesorang. Secara terminologi stakeholders mempunyai arti yaitu
pihak yang berkepentingan. Adapun defenisi stakeholders menurut Friedman adalah:
Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the
organization’s objective’s. Terjemahan bebasnya adalah sebagai kelompok atau individu

10

yang dapat memengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
Kemudian Biset dengan singkat mendefinisikan stakeholders adalah “orang dengan suatu
kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu.”
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa stakeholders merupakan
ketertarikan yang timbul atas dasar kepentingan tertentu. Stakeholders dapat terpengaruh
dan juga dapat mempengaruhi tindakan, keputusan, kebijakan, atau kegiatan yang dilakukan
oleh perusahaan.
2.4 Stakeholders dalam Perusahaan
Perkembangan dunia usaha global saat ini yang kompetitif membuat banyak pihak
yang dapat menjadi stakeholders perusahaan. Dari sudut pandang perusahaan yang menjadi
stakeholders yaitu yang memiliki legitimasi, kepentingan langsung, atau hak dalam kegiatan
perusahaan seperti contohnya pemegang saham, karyawan dan konsumen. Tetapi dari sudut
pandang masyarakat, selain yang disebutkan di atas yang juga dapat menjadi stakeholders
yaitu pesaing usaha, komunitas sekitar, LSM, dan masyarakat pada umumnya yang secara
langsung tidak terlibat dalam kegiatan inti perusahaan
2.5 Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan
Menurut bahasa, Corporate Sosial Responsibility diartikan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memilih
menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam
pengaturan tersebut. Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR
namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah yang
sepadan dengan CSR misalnya Corporate Responsibility, Corporate Citizenship,
Responsible
Performance.

Business,

Sustainable

Responsible

Business,

dan

Corporate

Social

11

CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku
kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan
dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (triple bottom line)
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. (Wibisono, 2007)
Menurut The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), dalam
publikasinya Making Good Business Sense mendefinisikan CSR sebagai komitmen dunia
untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk
peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan
keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara
lebih luas. (Wibisono, 2007) Bank Dunia memandang CSR sebagai “ the commitment of
business to contribute to sustainable economic development working with employees and
their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in
ways that are both good for business and good for development.”. Versi Uni Eropa, yaitu
“CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their
business operations and in their interaction with their stakeholders on voluntary basis.”
(Wibisono, 2007)
Menurut Kotler dan Lee dalam Mulyadi. D (2007), tanggung jawab sosial adalah
komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penerapan praktek bisnis
yang baik dan sumbangsih sumberdaya yang dimiliki perusahaan. Sedangkan menurut
Robbins dan Coulter dalam Asih. M (2007), tanggung jawab sosial perusahaan adalah
kewajiban perusahaan bisnis yang dituntut oleh hukum dan pertimbangan ekonomi, untuk
mengejar berbagai sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat. Menurut Syam
(2007), Pandangan lain tentang CSR yang lebih komprehensif, dikemukakan oleh Prince of
Wales International Business Forum yang di Indonesia dipromosikan oleh Indonesia
Business Links.

12

CSR menyangkut lima pilar yaitu :
1. Building Human, adalah menyangkut kemampuan perusahaan untuk memiliki dukungan
sumber daya manusia yang andal (internal) dan masyarakat (ekternal). Perusahaan
dituntut untuk melakukan pemberdayaan, biasanya melalui community development.
2. Strengthening Economies, adalah memberdayakan ekonomi komunitas.
3. Assesing Social Cohesion, maksudnya perusahaan menjaga keharmonisan dengan
masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik.
4. Encouraging Good Governance, artinya perusahaan dijalankan dalam tata kelola yang
baik.
5. Protecting The Environment, artinya perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan.
Kotler dan Lee dalam Mulyadi. D (2007), mengidentifikasi enam pilihan program
bagi perusahaan untuk melakukan inisiatif dan aktivitas yang berkaitan dengan berbagai
masalah sosial sebagai wujud komitmen dari tanggung jawab sosial perusahaan. Keenam
inisiatif sosial yang bisa diputuskan oleh perusahaan adalah :
1. Cause Promotions, dalam bentuk memberikan kontribusi dana atau penggalangan dana
untuk meningkatkan kesadaran akan masalahmasalah sosial tertentu, seperti misalnya
bahaya narkotika.
2. Cause-related Marketing, yaitu bentuk kontribusi perusahaan dengan menyisihkan
sepersekian persen dari pendapatan sebagai donasi bagi masalah sosial tertentu, untuk
periode tertentu atau produk tertentu.
3. Corporate Social Marketing, dengan membantu pengembangan maupun implementasi
dari kampanye dengan fokus untuk mengubah perilaku tertentu yang mempunyai
pengaruh negatif, seperti misalnya, kebiasaan berlalu lintas yang tidak beradab.

13

4. Corporate Philantrophy, berupa inisiatif perusahaan dengan memberikan kontribusi
langsung kepada suatu aktivitas amal, lebih sering dalam bentuk donasi atau sumbangan
tunai.
5. Community Volunteering, yang memberikan bantuan dan mendorong karyawan serta
mitra bisnisnya untuk secara sukarela terlibat dan membantu masyarakat setempat.
6. Social Responsible Business Practices, yang berupa inisiatif dimana perusahaan
mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan untuk
meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungan.
2.6 Tahap-Tahap Penerapan CSR
Menurut Wibisono (2007) perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan CSR
menggunakan tahapan sebagai berikut :
a. Tahap Perencanaan
Perencanaan terdiri atas tiga langkah utama yaitu Awareness Building, CSR
Assessement dan CSR Manual Building. Awareness Building merupakan langkah awal
untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen.
Upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok dan
lain-lain. CSR Assessement merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan
mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkahlangkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan
CSR secara efektif. Langkah selanjutnya adalah membangun CSR Manual. Hasil
penilaian merupakan dasar penyusunan manual atau pedoman implementasi CSR. Upaya
yang mesti dilakukan antara lain melalui benchmarking, menggali dari referensi atau bagi
perusahaan yang menginginkan langkah praktis, penyusunan manual ini dapat dilakukan
dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini
merupakan inti dari perencanaan karena memberikan petunjuk pelaksanaan CSR bagi

14

komponen perusahaan. Penyusunan manual CSR dinuat sebagai acuan, pedoman dan
panduan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan
oleh perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan
keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya
program yang terpadu, efektif dan efesien.
b. Tahap Implementasi
Perencanaan sebaik apapun tidak akan berarti dan tidak akan berdampak apapun
bila tidak diimplementasikan dengan baik. Akibatnya tujuan CSR secara keseluruhan
tidak akan tercapai, masyarakat tidak merasakan manfaat yang optimal. Padahal,
anggaran yang telah dikeluarkan tidak kecil. Oleh karena itu, perlu disusun strategi untuk
menjalankan rencana yang telah dirancang. Tahap implementasi terdiri atas tiga langkah
utama yakni sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk
memperkenalkan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya
mengenai pedoman penerapan CSR. Tujuan utama sosialisasi ini adalah program CSR
mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan, sehingga dalam
pelaksanaannya dapat berjalan lancar.
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan
pedoman CSR yang ada, berdasar pada roadmap yang telah disusun sedangkan
internalisasi adalah tahap jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-upaya
memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan misalnya melalui
sistem manajemen kinerja, prosedur pengadaaan, proses produksi, pemasaran dan proses
bisnis lainnya.Sehingga penerapan CSR menjadi strategi perusahaan bukan lagi sebagai
upaya untuk compliance tapi sudah beyond compliance.
c. Tahap Evaluasi

15

Setelah program CSR diimplementasikan, langkah berikutnya adalah evaluasi
program. Tahap evaluasi adalah tahap yang diperlukan secara konsisten dari waktu ke
waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan CSR. Evaluasi dilakukan untuk
pengambilan keputusan. Misalnya keputusan untuk menghentikan, melanjutkan atau
memperbaiki dan mengembangkan aspek-aspek tertentu dari program yang telah
diimplementasikan. Evaluasi juga bisa dilakukan dengan meminta pihak independen
untuk melakukan audit implementasi atas praktik CSR yang telah dilakukan. Langkah ini
tidak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar tetapi juga
mencakup pengendalian risiko perusahaan. Evaluasi dalam bentuk assessement audit atau
scoring juga dapat dilakukan secara mandatori.
d. Tahap Pelaporan
Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk
keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi
material yang relevan mengenai perusahaan. Jadi, selain berfungsi untuk keperluan
shareholder juga untuk stakeholder lainnya yang memerlukan.
2.7 Komponen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Terdapat tujuh hal yang menjadi komponen utama tanggung jawab sosial
perusahaan/CSR menurut Wibisono yaitu antara lain sebagai berikut:
1.

Perlindungan lingkungan
Perlindungan lingkungan dilakukan perusahaan sebagai wujud kontrol sosial
yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.

2.

Perlindungan dan jaminan karyawan
Kesejahteraan karyawan merupakan hal mutlak yang menjadi tolak ukur bagi
perusahaan dalam menghargai karyawannya.

3.

Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat

16

Peran masyarakat dalam menentukan kebijakan perusahaan penting, sehingga
perusahaan dengan masyarakat sekitarnya harus menjaga harmonisasi agar
bersinergi.
4.

Kepemimpinan dan pemegang saham
Pemegang saham merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan terhadap
pencapaian keuntungan yang diperoleh perusahaan.

5.

Penanganan produk dan pelanggan
Kepuasan pelanggan adalah hal yang utama, sehingga apabila pelanggan puas
maka mereka akan repeat order dan keuntungan lebih akan diperoleh.

6.

Pemasok (supplier)
Pemasok merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi.Hubungan yang
baik dengan pemasok menguntungkan perusahaan.

7.

Komunikasi dan laporan
Keterbukaan terhadap komunikasi dan pelaporan yang tercermin melalui sestem
informasi

akan

membantu

dalam

pengambilan

keputusan.

Diperlukan

keterbukaan informasi material dan relevan bagi stakeholders.
Dari beberapa komponen tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut beberapa
pandangan, terlihat penekanan yang utama pada komponen perlindungan lingkungan dan
hak asasi manusia.
2.8. Konsep Triple Bottom Line dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR
Berkembangnya tanggung jawab sosial perusahaan/CSR saat ini membawa kepada
kemunculan berbagai konsep dan teori yang dipaparkan oleh beberapa pihak mengenai
tanggung jawab sosial perusahaan/CSR ini. Salah satu yang terkenal adalah konsep triple
bottom line dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “Cannibals
with Forks, the Triple Bottom line of Twentieth Century Business”. Elkington

17

mengembangkan

konsep triple bottom line

dalam istilah

economic prosperity,

environmental quality dan social justice.
Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan harus
memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan
terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif
dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) dapat terlihat pada gambar 1.

Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi berpijak pada single bottom line, yaitu
aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi finansialnya saja, namun juga harus
memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya.
1. Profit (Keuntungan)
Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap
kegiatan usaha. Tidak heran apabila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam
perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham setinggi-tingginya,
baik secara langsung ataupun tidak langsung. Inilah bentuk tanggung jawab ekonomi
yang paling esensial terhadap pemegang saham. Profit sendiri pada hakikatnya
merupakan

tambahan

pendapatan

yang

dapat

digunakan

untuk

menjamin

kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh antara lain

18

dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga
perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah
semaksimal mungkin. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki
manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak
efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Termasuk juga menggunakan
material sehemat mungkin dan biaya serendah mungkin.
2. People ( Masyarakat Pemangku Kepentingan)
Masyarakat merupakan stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan
mereka sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan
perusahaan. Sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perusahaan.
Untuk itu jika ingin tetap bertahan dan diterima, perusahaan perlu berkomitmen untuk
berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar. Selain itu
juga perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada
masyarakat.
3. Planet (Lingkungan)
Unsur ketiga yang mesti diperhatikan juga adalah lingkungan. Lingkungan
adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan manusia. Semua
kegiatan yang manusia lakukan berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan dapat
menjadi teman atau musuh manusia tergantung bagaimana memperlakukannya.
Hubungan manusia dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika
manusia merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat
kepada manusia. Sebaliknya, jka lingkungan dirusak, maka akan mendapat akibatnya.
Namun sebagian besar dari manusia masih kurang peduli dengan lingkungan sekitar.
Hal ini antara lain disebabkan karena tidak ada keuntungan langsung di dalamnya.
Keuntungan merupakan inti dari dunia bisnis, namun banyak pelaku industri yang

19

haya mementingkan bagaimana menghasilkan laba sebesar-besarnya tanpa melakukan
upaya pelestarian lingkungan. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan berakibat
dengan timbulnya bermacam penyakit, bencana lingkungan atau kerusakan alam
lainnya. Mendongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang
penting namun tidak kalah pentingnya juga memperhatikan kelestarian lingkungan.
Dengan adanya gagasan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR membawa kepada
inti dari etika bisnis, di mana perusahaan tidak hanya memikirkan diri sendiri atau hanya
berpijak pada single bottom line, karena hal ini belum dapat menjamin kelangsungan dan
keberlanjutan sebuah perusahaan.
Tanggung jawab sosial perusahaan/CSR merupakan strategi bisnis yang bertujuan
untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan. Untuk menjamin kelangsungan
dan keberlanjutan sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan semua
aspek yang meliputi sustainability ekonomi, sosial, dan lingkungan atau disebut juga triple
bottom line.
Pentingnya menjaga sustainability ekonomi, sosial, dan lingkungan yaitu sebagai
berikut:
1. Sustainability Ekonomi
Tujuan dasar sebuah perusahaan didirikan adalah untuk mencari keuntungan.
tanggung jawab sosial perusahaan/CSR tidak berarti menjalankan kegiatan sosial dan
pelestarian lingkungan hingga mempengaruhi keuntungan perusahaan. Sustainability
ekonomi perusahaan merupakan dasar bagi perusahaan untuk menjaga sustainability
sosial dan lingkungan.
Sustainability

ekonomi

dicapai

dengan

cara

memperoleh

keuntungan,

meminimalkan biaya dan memaksimalkan penjualan, membuat kebijakan-kebijakan
bisnis yang strategis serta menjanjikan pengembalian yang menarik bagi para investor.

20

2. Sustainability Sosial
Berdirinya sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat menimbulkan dampak
terhadap masyarakat tersebut. Dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan/CSR
terhadap masyarakat, perusahaan akan mendapat rasa aman dan nyaman dalam
menjalankan kegiatan usahanya. Sustainability sosial terkait upaya perusahaan untuk
mengutamakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat.
Sustainability diupayakan dengan cara mendukung upaya-upaya kesehatan
masyarakat, penegakan hak asasi manusia, pembangunan kawasan suatu negara, dan
melakukan persaingan usaha yang sehat.
3. Sustainability Lingkungan
Lingkungan yang baik, sehat, bersih, dan terpelihara merupakan harapan semua
pihak. Isu mengenai kelestarian lingkungan merupakan isu besar dan menjadi isu global
yang masih terus diserukan untuk diupayakan terwujudnya.
Dalam setiap permasalahan lingkungan yang terjadi, salah satu pihak yang
disalahkan adalah perusahaan. Aktivitas industri perusahaan dituding sebagai penyebab
utama terjadinya berbagai permasalahan lingkungan. Selain dari aktifitas industri
perusahaan, penyebab masalah lingkungan juga timbul dari produk yang dihasilkan oleh
kegiatan usaha suatu perusahaan.
Banyaknya tuntutan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM),
pemerhati

lingkungan,

dan

organisasi

internasional

lainnya

agar

perusahaan

memperhatikan masalah lingkungan menguatkan argumen bahwa kelangsungan hidup
sebuah perusahaan sangat tergantung pada sustainability lingkungan. Masalah pelestarian
lingkungan ini penting khususnya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya
alam.

21

Sustainability lingkungan oleh perusahaan dijaga dengan beberapa cara antara
lain dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan demi mengurangi emisi gas
buang, pengimplementasian sistem manajemen risiko lingkungan yang efektif,
menerapkan prinsip-prinsip eco-labeling dan lain-lain.
2.9. Efek Dari Penerapan Program CSR
Carrol dalam Susanto (2007, p.32) menggambarkan CSR sebagai sebuah piramida,
yang tersusun dari tanggung jawab ekonomi sebagai landasannya, kemudian tanggung
jawab hukum, tanggung jawab etika dan tanggung jawab filantropis berada di puncak
piramida. Tanggung jawab ekonomi adalah memperoleh laba, agar dapat menghidupi
karyawan, membayar pajak, dan kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya. Kemudian
sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan di bidang hukum perusahaan
harus mematuhi hukum yang berlaku sebagai representasi dari rule of the game. Tanggung
jawab sosial harus tercermin dalam tindakan etis perusahaan, dan kemudian tanggung jawab
filantrofis mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi terhadap komunitasnya.
Menurut Wibisono (2007), perubahan paradigma perusahaan atau dunia usaha yang
kini mengarah pada sikap etis dan berperan dalam penciptaan investasi sosial diwujudkan
melalui kegiatan karitatif, filantropis dan menyelenggarakan program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat (community development). Ada tiga alasan penting yang
dikemukakan Wibisono (2007) mengapa kalangan dunia usaha harus merespon dan
mengembangkan isi CSR sejalan dengan operasi usahanya, yaitu:
1) Perusahaan

adalah

bagian

dari

masyarakat

sehingga

perusahaan

perlu

memperhatikan kepentingan masyarakat.
2) Hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme antara kalangan dunia usaha dan
masyarakat yaitu sebagai bentuk licence to operate masyarakat dan kontribusi
perusahaan kepada masyarakat.

22

3) CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau menghindari konflik sosial.
Motivasi perusahaan terkait CSR adalah sejumlah alasan dari pelaksanaan kegiatan
CSR, diantaranya yaitu feedback yang baik dari para stakeholder untuk keberlanjutan
kegiatan perusahaan. Menurut Susanta (2007), ada beberapa motivasi perusahaan terkait
dengan pelaksanaan CSR, diantaranya sebagai berikut:
1. Menciptakan brand image dan brand reputation. Image atau reputasi dari sebuah
merek, baik merek produk maupun perusahaan, menjadi semakin relevan pada masa
sekarang, dimana pembelian produk oleh konsumen semakin dipengaruhi oleh
reputasi merek produk maupun perusahaan pembuat;
2. Mengatasi krisis manajemen. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam
kegiatan CSR dapat menciptakan komunitas-komunitas yang bisa membantu
perusahaan mengatasi krisis;
3. Meningkatkan motivasi karyawan dan menarik karyawan berkualitas. Kualitas
perusahaan di bidang CSR dapat menimbulkan dampak positif di dalam seperti
meningkatkan kebanggaan karyawan. Melibatkan karyawan dalam kegiatan CSR
juga dapat meningkatkan kualitas moral karyawan dan bahkan menarik karyawan
berkualitas untuk masuk ke dalam perusahaan;
4. Menciptakan inovasi. Perusahaan tidak dapat bertahan tanpa adanya inovasi.
Seringkali inovasi didapatkan dari hubungan yang dibangun oleh perusahaan dengan
masyarakat sekitar melalui aktivitas CSR. Pemberdayaan masyarakat juga
merupakan inovasi yang dapat diciptakan untuk memperoleh sumber daya yang
lebih murah dan efisien.
Implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang
mempengaruhi tersebut diantaranya adalah komitmen pimpinannya, ukuran atau
kematangan perusahaan, regulasi atau sistem perpajakan yang diatur pemerintah dan

23

sebagainya (Wibisono 2007). Merujuk pada Saidi dan Abidin (2004) dalam Suharto (2005),
ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia,
yaitu:
1) Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung
dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke
masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan
biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau
public affair manager untuk menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.
2) Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan
sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model
yang lazim diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya
perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat
digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
3) Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama
dengan lembaga sosial atau organisasai non-pemerintah, instansi pemerintah,
universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam
melaksanakan kegiatan sosialnya.
4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan,
menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan
sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada
pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah pembangunan. Pihak konsorsium
atau lembaga semacam itu yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang
mendukungnya secara proaktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga
operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

24

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Wibisono
(2007) mengatakan bahwa terdapat pedoman bagi perusahaan multinasional dalam
mengimplementasikan program CSR, yaitu:
1.

Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan
pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

2.

Menghormati hak asasi manusia yang dipengaruhi kegiatan yang dijalankan
perusahaan tersebut sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di negara
tempat perusahaan beroperasi.

3.

Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat dengan
komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis, selain mengembangkan kegiatan
perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktek
perdagangan.

4.

Mendorong pembangunan human capital, khususnya melalui penciptaan kesempatan
kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan.

5.

Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang
dibenarkan secara hukum yang terkait dengan soal lingkungan, kesehatan dan
keselamatan kerja (K3), perburuhan, perpajakan, insentif finansial, dan isu-isu lain.

6.

Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip Good Corporate Governance
(GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek tata kelola
perusahaan yang baik.

7.

Mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek sistem manajemen yang
mengatur diri sendiri secara efektif guna menumbuhkembangkan kepercayaan
diantara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi.

25

8.

Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui
penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan itu pada pekerja termasuk
melalui program pelatihan

9.

Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih (diskriminatif) dan
indisipliner.

10. Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk
menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.
11. Bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tak sepatutnya dalam kegiatankegiatan politik lokal.
Menurut Rogovsky (2000) dalam Wibisono (2007) menunjukkan manfaat program
ini adalah sebagai berikut :
1) Manfaat bagi indvidu karyawan: belajar metode alternatif dalam berbisnis,
menghadapi tantangan pengembangan dan bisa berprestasi dalam lingkungan baru,
mengembangkan keterampilan yang ada dan keterampilan baru, memperbaiki
pengetahuan perusahaan atas komunitas lokal dan memberi kontribusi bagi
komunitas lokal, dan mendapatkan persepsi baru atas bisnis.
2) Manfaat bagi penerima program: mendapatkan keahlian dan keterampilan
profesional yang tidak dimiliki organisasi atau tidak memiliki dana untuk
mengadakannya, mendapatkan keterampilan manajemen yang membawa pendekatan
yang segar dan kreatif dalam memecahkan masalah, dan memperoleh pengalaman
dari organisasi besar sehingga melahirkan pengelolaan organisasi seperti
menjalankan bisnis.
3) Manfaat

bagi

perusahaan:

memperkaya

kapabilitas

karyawan

yang

telah

menyelesaikan tugas kerjasama komunitas: peluang untuk menanamkan bantuan
praktis pada komunitas, meningkatkan pengetahuan tentang komunitas lokal,

26

meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan menjadi duta besar
bagi perusahaan.
Menurut Sen dan Bhattacharya (2001) mengidentifikasi ada enam hal pokok yang
termasuk dalam Corporate Social Responsibility yaitu:
1.

Community support, antara lain dukungan pada program-program pendidikan,
kesehatan, kesenian dan sebagainya.

2.

Diversity, merupakan kebijakan perusahaan untuk tidak membedakan konsumen dan
calon pekerja dalam hal gender, fisik (cacat) atau ke dalam ras-ras tertentu.

3.

Employee support berupa perlindungan kepada tenaga kerja, insentif dan
penghargaan serta jaminan keselamatan kerja.

4.

Environment menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, mengelola limbah
dengan baik, menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan dan lain-lain

5.

Non-U.S operations. Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan hak yang
sama bagi masyarakat dunia untuk mendapat kesempatan bekerja antara lain dengan
membuka pabrik di luar negeri (abroad operations).

6.

Product. Perusahaan berkewajiban untuk membuat produk-produk yang aman bagi
kesehatan, tidak menipu, melakukan riset dan pengembangan produk secara
berkelanjutan dan menggunakan kemasan yang bisa didaur ulang (recycled).
CSR mendatangkan berbagai manfaat bagi perusahaan dan masyarakat yang terlibat

dalam menjalankannya. Menurut Wibisono (2007) manfaat bagi perusahaan yang berupaya
menerapkan CSR, yaitu:


dapat mempertahankan atau mendongkrak reputasi dan brand image
perusahaan,



layak mendapatkan social licence to operate,

27



mereduksi risiko bisnis perusahaan,



melebarkan akses sumberdaya,



membentangkan akses menuju market,



mereduksi biaya,



memperbaiki hubungan dengan stakeholder,



memperbaiki hubungan dengan regulator,



meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan



berpeluang mendapatkan penghargaan.

Sedangkan manfaat CSR bagi masyarakat menurut Ambadar (2008), yaitu:


dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,



meningkatkan kualitas kelembagaan,



meningkatkan kualitas tabungan,



meningkatkan kualitas konsumsi



investasi dari rumah tangga warga masyarakat.

Hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana
jika perusahaan merawat lingkungan, maka lingkungan akan memberikan manfaat bagi
perusahaan. Dengan kata lain, apa yang perusahaan lakukan terhadap lingkungan tempatnya
berada pada akhirnya akan kembali kepada perusahaan sesuai dengan yang dilakukan.
(Wibisono 2007, p36)
Perwujudan CSR terhadap masyarakat sekitarnya adalah dengan membuat berbagai
program pengembangan masyarakat. Program-program ini dibuat dengan melibatkan
masyarakat secara penuh, tidak hanya sebagai objek tetapi subjek dari pembangunan.
2.10 Penelitian Terdahulu

28

Mulyadi. D (2007), menganalisis kebijakan perusahaan terhadap konsep tanggung
jawab sosial perusahaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menunjukkan
bahwa konsep kebijakan yang dibuat PT Telkom telah mengarahkan tindakannya untuk
mencapai sasaran dan tujuan perusahaan dalam menetapkan kebijakan tanggung jawab
sosial serta mengkaji kebutuhan sosial yang perlu ditanggapi perusahaan. Pelaksanaan
program tanggung jawab sosial perusahaan Telkom belum memberikan akses yang lebih
luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya, sehingga program tanggung
jawab sosial PT Telkom masih dikategorikan sebatas ”karitas” yang bertujuan untuk
pemenuhan kebutuhan sesaat dan masih bersifat jangka pendek. Sehingga program
tanggung jawab sosial PT Telkom masih berada pada lingkup Community Service.
Poppy Margareth (2008), menganalisis pengungkapan Sustainability Reporting
dengan mengambil 30 sampel (6 industri) dari 50 perusahaan dengan modal terbesar di
Indonesia yang listing di Bursa Efek Jakarta serta untuk mengetahui pengaruh karakteristik
perusahaan seperti industri, usia, struktur kepemilikan dan pemodalan saham dari
pengungkapan Sustainability Reporting dan pengungkapan komponen CSR selama periode
2003-2005. Penelitian tersebut menggunakan metode Content Analysis dengan bentuk
naratif, moneter, non-moneter dan grafik/tabel. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa beberapa perusahaan di Indonesia sudah memiliki Sustainability Reporting
independen meskipun dapat ditemukan pula pada Annual Report. Pengungkapan komponen
CSR terbesar untuk tahun 2005 terdapat pada PT Aneka Tambang Tbk sedangkan terkecil
terdapat pada Matahari Putra Prima Tbk. Untuk semua komponen terdapat 21 dari 79
komponen (26.58%) yang tidak diungkapkan oleh masing-masing perusahaan dengan
bentuk naratif. Indikator yang mendominasi yaitu indikator ekonomi dan masyarakat. Untuk
semua sektor kecuali Barang Konsumsi, Perdagangan, Jasa dan Investasi menunjukkan pola
peningkatan sedangkan untuk sektor keuangan tidak memiliki pengungkapan indikator

29

lingkungan. Pengungkapan utama dari 5 indikator kinerja diperingkatkan dari indikator
ekonomi, masyarakat kemudian indikator tenaga kerja.
Akmal Lageranna (2013), menganalisis pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan pada perusahaan industri rokok pada PT.Djarum Kudus di Jawa Tengah dengan
menggunakan pendekatan kualitatif untuk selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk
deskriptif. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan sudah mengikuti aturan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan/CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang tanggung
jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya.

30

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Kerangka Pemikiran
Pada dasarnya, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada
para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan
memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan
(triple bottom line) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. (Wibisono,
2007)
PT. Kaltim Prima Coal dalam pelaksanaan CSR-nya dipengaruhi oleh adanya
anggaran khusus tiap tahun dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PT.
Kaltim

Prima Coal melaksanakan jenis program CSR dalam rangka mempercepat

pembangunan di Kutai Timur, KPC melakukan program di tujuh bidang yaitu:
Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Pendidikan
dan Pelatihan, Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengan (KUKM), Peningkatan
Infrastruktur, Pelestarian Alam dan Budaya, dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Masyarakat dan Pemerintah.
Dengan adanya alokasi anggaran program CSR yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh
PT. Kaltim Prima Coal tiap tahun memberikan efek implementasi program CSR tersebut
bagi masyarakat dan perusahaan itu sendiri.
Gambaran alur pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

31

PT. KALTIM PRIMA COAL

Jenis Program CSR

Anggaran dan Alokasi Program CSR

Dampak Program CSR

Perusahaan

Masyarakat
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini terdapat di Sangatta, Kalimantan Timur. Alasan penulis memilih
lokasi penelitian ini karena PT Kaltim Prima Coal (KPC) memiliki wilayah operasi
pertambangan yang berada disekitar wilayah Kalimantan Timur dan bisa dijangkau oleh
peneliti. Selain itu, PT KPC merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam batubara
di Indonesia yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate
Social Responsibility/CSR) dan daerah lingkungan tersebut mendapatkan program tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR) dari PT. Kaltim Prima Coal.
3.3 Populasi dan Sampel

32

Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Kaltim Prima Coal dan masyarakat
sedangkan yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah PT. Kaltim Prima Coal diwakili
oleh beberapa pihak dari perusahaan dan sampel dari masyarakat diwakili oleh beberapa
masyarakat yang menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dari PT.
Kaltim Prima Coal Kota Sangatta.
3.4 Jenis dan Sumber Data
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri dari jenis data,
yakni data sekunder yakni data yang didapatkan dengan mengkaji dokumen yang
berhubungan dengan objek penelitian baik berupa buku-buku, data dari internet, peraturan
perundang-undangan, maupun dari sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan
objek penelitian.
Dalam data sekunder ini peneliti memperoleh data dengan menggunakan metode
dokumentasi. Dokumentasi yang diperlukan peneliti disini tidak hanya berupa dokumentasi
gambar, tetapi juga dokumentasi berupa data-data terdahulu dari sumber yang dapat
dipercaya dan berkaitan dengan program-program pertanggungjawaban sosial PT. KPC
terhadap lingkungannya. Namun, karena terkendala oleh jarak yang sangat jauh ditempuh
apabila melakukan observasi langsung ke wilayah sekitar operasi PT. KPC, maka observasi
yang dilakukan peneliti disini adalah dengan menindaklanjuti kebenaran atas fakta-fakta dan
data-data yang didapat dari hasil pengumpulan sumber dokumentasi.
Adapun sumber dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti disini adalah berupa
data-data yang diperoleh melalui internet, baik berupa artikel terkait perkembangan program
CSR PT. KPC, data-data nominal mengenai angka-angka atau jumlah realisasi anggaran
yang disediakan PT. KPC untuk membiayai program-program CSR-nya, maupun data-data

33

penelitian

terdahulu

yang

membahas

tentang

Akuntansi

Sosial

dan

bentuk

pertanggungjawaban sosial PT. KPC terhadap lingkungannya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka
pengumpulan data dilakukan melalui kajian buku-buku, data dari internet, peraturan
perundang-undangan, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek
penelitian.
3.6 Analisis Data
Untuk mendapat hasil akhir yang diinginkan, maka data yang diperoleh baik dari
telaah literatur dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tesebut disajikan dalam
dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran CSR Komparatif Tahun 2011-2012 PT. Kaltim
Prima Coal dengan cara membandingkan anggaran CSR tahun 2011 dan 2012 yang
diperoleh dari Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) tahun 2011-2012 PT. Kaltim
Prima Coal sehingga penelitian ini tidak hanya menarik sebuah kesimpulan tetapi juga dapat
memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi.

34

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian
PT. Kaltim Prima Coal (KPC) adalah sebuah perusahaan penghasil batubara terbesar
di Indonesia. Perusahaan ini berlokasi di daerah Sangatta, Kabupaten Kutai Timur,
Kalimantan Timur.
KPC merupakan perusahaan tambang batubara yang terletak di Kabupaten Kutai
Timur yang didirikan dengan akta No 28 tanggal 8 Maret 1982 dan mendapatkan
pengesahan dari Menteri Kehakiman RI sesuai dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/208/25
tanggal 16 Maret 1982 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 20 Juli 1982 No 61 Tambahan Nomor 967. Sejak awal beroperasi pada tahun 1992,
KPC merupakan perusahaan modal asing (PMA) yang dimiliki oleh British Petroleum
International Ltd (BP) dan Conzinc Rio Tinto of Australia Ltd. (Rio Tinto) dengan
pembagian saham masing-masing 50%. Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 6 Agustus 2003
dan Bukti Pelaporan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-UM 02
01.12927 tertanggal 11 Agustus 2003, saham KPC dimiliki oleh BP dan Rio Tingo telah
dialihkan kepada Kalimantan Coal Ltd dan Sengata Holding Ltd yang selanjutnya pada
tanggal 18 Oktober 2005 sesuai dengan Akta Notaris No 3 tanggal 18 Oktober 2005, PT.
Bumi Resources Tbk telah mengakusisi saham Kalimantan Coal Ltd dan Sengata Holding

35

Ltd. Berdasarkan akta notaris No 34 tanggal 4 Mei 2007, pemegang saham PT Kaltim Prima
Coal mengalihkan 30% sahamnya kepada Tata Power (Mauritius) Ltd.
Berdasarkan Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
yang ditandatangai pada tanggal 8 April 1982, pemerintah memberikan izin kepada KPC
untuk melaksanakan eksplorasi, produksi dan memasarkan batubara dari wilayah perjanjian
sampai dengan tahun 2021. Wilayah perjanjian PKP2B ini mencakup daerah seluas 90.938
Ha di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur.
PT Kaltim Prima Coal memiliki konsesi tambang kurang lebih seluas 90.938 hektar di
Sanggata dan Bengalon yang terletak di propinsi Kalimantan Timur. Tambang Sangatta
terletak dekat dengan fasilitas-fasilitas pelabuhan di Tanjung Bara, yang dihubungkan
dengan lokasi tambang melalui overland conveyor dengan panjang sekitar 13 kilometer.
Tambang Bengalon juga berlokasi dekat dengan pantai dan dihubungkan dengan fasilitas
pelabuhan melalui jalan sepanjang 22 kilometer. Lokasi yang dekat dengan pelabuhan
memberikan keuntungan bagi KPC dengan biaya yang rendah untuk transportasi dari
tambang ke lokasi pelabuhan.
KPC memproduksi tiga jenis batubara:
 Prima, batubara berkualitas unggul, dengan kalori tinggi, kandungan abu sangat rendah,
kandungan sulfur menengah dengan kelembaban rendah
 Pinang, memiliki kalori yang lebih rendah dari Prima dengan tingkat kelembaban yang
lebih tinggi
 Melawan, batubara sub-bituminous dengan kandungan sulfur dan abu rendah, serta
tingkat kelembaban yang tinggi.
Di tahun 2011, total produksi batubara KPC dari tambang Sangatta dan Bengalon
mencapai 40,5 juta ton dari sebesar 40,0 juta ton di tahun 2010.

36

Dalam hal produksi ditahun 2012, KPC berhasil membukukan 44,26 juta ton
produksi batubara mencapai 85,88% dari target produksi 2012, yaitu 51,54 juta ton. Hal ini
terutama disebabkan oleh perlambatan ekonomi dunia serta krisis global batubara dan sektor
pertambangan yang mengakibatkan turunnya harga batubara, yang turut mempengaruhi
produktivitas dan output KPC. Produksi pemindahan tanah penutup KPC di tahun 2012
adalah 527.610 Kbcm yang berada dibawah rencana produksi yaitu 572.480 Kbcm.
Turunnya produksi tanah penutup sampai dengan 8% dibawah rencana antara lain
disebabkan oleh keterlambatan kedatangan alat-alat produksi. Selain itu ketersediaan fisik
alat-alat produksi dan produktivitas yang rendah memberi kontribusi dalam tidak
tercapainya target produksi 2012. Hal lain yang turut mempengaruhi adalah terjadinya slow
down operation oleh karyawan salah satu kontraktor KPC sebagai dampak jangka panjang
dari pemogokan karyawan kontraktor tersebut yang terjadi di tahun lalu, serta juga curah
hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun 2012.
Produksi pemindahan tanah penutup yang lebih rendah dari rencana tahun 2012
tentunya berpengaruh pada perolehan batubara di tahun tersebut. Rencana perolehan
batubara KPC tahun 2012 adalah 51,54 juta ton sedangkan realisasi yang terjadi adalah
44,26 juta ton. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya produksi tanah penutup sehingga
mengakibatkan rendahnya batubara yang bisa ditambang. Perbedaan kondisi aktual batubara
yang lebih tipis dari model dan adanya batubara terbakar (burnt) atau area washout yang

37

lebih luas dibandingkan dengan yang teridentifikasi di dalam model memberi kontribusi
tidak tercapainya produksi batubara.
Pertambangan batubara seringkali dipandang sebagai sesuatu yang negatif oleh
masyarakat luas. Dianggap sebagai sesuatu yang menjarah kekayaan alam, merusak
lingkungan, membahayakan keselamatan pekerja tambang dan kesehatan masyarakat
sekitar. Di sisi lain, masyarakat dunia membutuhkan batubara untuk memenuhi kebutuhan
energi dan listrik. 39-40% kebutuhan listrik dunia dihasilkan dari batubara.
Sebagai salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, KPC tidak
terlepas dari pandangan negatif masyarakat tersebut. Namun KPC ingin membuka
pandangan masyarakat bahwa pertambangan batubara bisa menjadi manfaat yang
berkelanjutan. KPC percaya ini mampu dicapai dengan penerapan praktik penambangan
yang baik (good mining practices), pelaporan yang jujur dan transparan, mendengarkan para
pemangku kepentingan, kepedulian terhadap kemanusiaan dan menghormati bumi tempat
kita tinggal.
KPC tidak hanya ingin menjadi perusahaan tambang batubara. Dengan semangat
dan motto KPC: “More Than Mining”, KPC ingin menjadi perusahaan yang tidak hanya
mampu menghasilkan produk batubara yang bermutu dan memberikan pelayanan terbaik
bagi pelanggan, tapi juga mampu memberikan manfaat positif bagi
penduduk lokal, habitat lingkungan, bangsa Indonesia dan masyarakat dunia.
KPC percaya semua ini mampu KPC wujudkan dengan cara:
 Menerapkan praktik kelola secar berkelanjutan
 Memberikan daya bagi indusrtri dan rumah tangga.
 Bersikap peduli terhadap manusia dan lingkungan.
 Mentransformasikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
 Melakukan perbaikan berkesinambungan.

38

Nilai Inti PT. Kaltim Prima Coal:
 Keunggulan
 Integritas
 Transparansi
 Kegesitan
 Pemberdayaan
 Kerjasama
 Kepedulian
Adapun visi dan misi yang telah ditetapkan oleh PT. Kaltim Prima Coal yakni:
Visi : Produsen batubara terkemuka Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dunia, yang
memberikan nilai optimal bagi semua pemangku kepentingan.
Misi :


Memupuk budaya yang mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dalam
segala tindakan:
-

Mematuhi peraturan perundangan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang
berlaku.

-

Berupaya tanpa henti mempromosikan budaya praktik terbaik dalam pengelolaan
keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.



Memelihara tata kelola perusahaan yang baik dan mempromosikan perusahaan sebagai
warganegara yang baik:
-

Melaksanakan

prinsip-prinsip

transparansi,

tanggung-gugat,

tanggung-jawab,

integritas dan keadilan.


Peka terhadap falsafah bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Menyediakan lingkungan belajar untuk mencapai keunggulan dan meningkatkan
kesejahteraan:

39



-

Mendorong pemberdayaan karyawan.

-

Memberikan pengakuan dan penghargaan atas kinerja yang unggul.

-

Mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan dinamis.

Mengoptimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingan:
-

Memaksimalkan pengembalian investasi pemegang saham.

-

Memastikan para mitra diakui dan didorong memberikan pencapaian lebih tinggi.

-

Mendorong terciptanya rasa memiliki, semangat kemitraan dan dukungan
masyarakat terhadap operasi KPC



Menunjukkan kepemimpinan dalam pengelolaan risiko para pemangku kepentingan

Menyelenggarakan praktik pengelolaan dan operasi terbaik untuk menghasilkan produk
dan kinerja berkualitas tinggi secara konsisten:
-

Terus-menerus berupaya menjadi produsen batubara yang efisien.

-

Meminimalkan kerugian.

-

Memupuk budaya perbaikan berkesinambungan

4.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Kaltim Prima Coal.
Pertambangan telah menjadi pendapatan utama di Kutai Timur, oleh karenanya
Program CSR yang dilakukan KPC memiliki kontribusi besar dalam membantu
mengembangkan masyarakat sekitar. KPC terus berupaya untuk memperbaiki kehidupan
masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh kegiatan
penambangan. Tujuan jangka panjang dari program ini adalah terciptanya kemandirian
masyarakat sekitar pada saat KPC tidak lagi beroperasi di Sangatta, Kutai Timur.
Manajemen dan staf KPC berbangga hati dengan langkah inovatif yang telah semakin
banyak dilakukan untuk mengurangi, mendaur ulang dan menggunakan kembali limbah,
terlebih lagi dengan upaya penghijauan dan rehabilitasi lingkungan.

40

Penilaian internal dan eksternal juga digunakan di Tambang KPC agar dapat lebih
berhasil di bidang ini. Seiring dengan meningkatnya kegiatan penambangan yang disertai
dengan bertambahnya staf, KPC merasa perlu menyegarkan dan memperluas upaya KPC
dalam manajemen HSE untuk memastikan bahwa operasi KPC akan memberikan manfaat
sebanyak mungkin kepada masyarakat luas.
KPC tetap aktif sebagai anggota United Nations Global Compact (UNGC). Bersamasama dengan industri dan masyarakat dunia, KPC ingin turut ambil bagian dalam isu-isu dan
tantangan global. Lebih dari itu, KPC juga terus memberikan dukungan terhadap delapan
butir sasaran Millenium Development Goals (MDGs) melalui pelaksanaan program-program
tanggung jawab sosial KPC. Untuk menjadi mitra pembangunan bagi masyarakat serta
pemerintah, KPC turut ambil bagian dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik
melalui organisasi-organisasi publik yang ada baik sebagai anggota dan/atau pengurus.

Organisasi-organisasi tersebut diantaranya Komite Olahraga Nasional Indonesia
(KONI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Kamar Dagang dan Indusrtri
(KADIN), BUN (Bakrie Untuk Negeri), APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan
Forum Multi Stakeholder for Corporate Social Responsibility (FMS for CSR). Disamping
itu, KPC juga anggota aktif dari Corporate Forum on Community Development (CFCD),

41

Indonesian Business Link (IBL), Forum Reklamasi Lahan Bekas Tambang (FRLBT),
Indonesian Mining Association (IMA), PERHAPI (Perhimpunan Ahli Pertambangan
Indonesia), serta Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI).
Berbagai program pengembangan masyarakat (community development) sebagai
bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian penting yang
senantiasa melekat pada setiap usaha yang dijalani KPC. KPC ingin tumbuh bersama
masyarakat sekitar dengan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya melalui setiap
aktivitas yang KPC lakukan yang KPC wujudkan melalui kegiatan tanggung jawab sosial
(Corporate Social Responsibility/CSR) KPC yang mencakup dan dilakukan di seluruh
(100%) wilayah operasi KPC. Komitmen KPC dalam menjalankan kegiatan CSR yang
memadukan kepentingan ekonomi dengan kepentingan sosial (people) dan partisipasi aktif
dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) pada operasional bisnisnya, diyakini akan
memberikan kontribusi dan nilai tambah positif bagi pertumbuhan perusahaan KPC yang
berkelanjutan serta menempatkannya dalam jajaran warga korporasi yang memiliki reputasi
dan tata kelola perusahaan yang baik.
Penentuan dan pelaksanaannya program pengembangan masyarakat KPC dibuat
berdasarkan usulan masyarakat, rekomendasi pemerintah dan studi observasi yang
dilakukan oleh KPC. Dengan begitu diharapkan bisa terbentuksinergi antara kebutuhan
masyarakat, program pemerintah dengan program pengembangan masyarakat KPC,
khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang lingkup pengerjaannya
mencakup proses transfer ilmu dan pengetahuan kepada kelompok penerima manfaat hingga
pemberian stimulan serta pendampingan berkala oleh para personil yang ahli di bidangnya.
KPC mendukung dan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance/GCG) melalui penerapan Pedoman Perilaku seperti yang dilakukan
oleh seluruh anak perusahaan PT. Bumi Resources, Tbk. Pedoman perilaku menjabarkan

42

nilai-nilai utama dan norma perilaku yang menjadi dasar bagi KPC dalam menjalankan
usahanya. Pedoman perilaku tersebut terdiri dari empat bidang etika, yaitu etika yang
berkaitan dengan karyawan, hubungan lingkungan dan masyarakat, pelanggan, pemasok dan
pesaing, serta etika berhubungan dengan pemegang saham, termasuk penghormatan dan
perlindungan hak asasi manusia. 100% supplier ataupun kontraktor yang bekerja di
Perusahaan telah mengikuti proses seleksi dan wajib untuk mematuhi Pedoman Perilaku
KPC.
Pada akhirnya, semua kegiatan pengembangan masyarakat yang KPC lakukan
bertujuan untuk mewujudkan visi dari program pengembangan masyarakat KPC yaitu
menjadi mitra dalam Pembangunan Berkelanjutan dan meningkatan kualitas hidup
masyarakat luas. Visi tersebut bisa terwujud bila serangkaian misi KPC diterapkan secara
maksimal dengan cara:


Menjalin

hubungan

yang

harmonis

dengan

pemangku

kepentingan

berdasarkan prinsip saling percaya dan saling menghormati;


Mendorong pertumbuhan perekonomian lokal yang saling menguntungkan untuk
menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera;



Menjaga tatanan masyarakat dengan memelihara kelestarian alam dan budaya.
Visi, Misi dan Komitmen Pengembangan Masyarakat merupakan bagian penting dari

Rencana Perusaahaan untuk mendukung peningkatan produksi menjadi 70 juta ton/tahun di
tahun 2014 yang telah disetujui melalui Keputusan Bupati Kutai Timur nomor
660.5/K.205/2011. Seiring dengan hal tersebut, maka untuk menunjang peningkatan
produksi di tahun 2014 tersebut, KPC telah melaksanakan serangkaian proyek ekspansi
dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip penambangan yang baik (good mining practices),
yang selaras dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peningkatan produksi
tersebut tentunya KPC jalankan berdasarkan hasil studi Analisis Mengenai Dampak

43

Lingkungan (AMDAL) yang bertujuan mengurangi dampak negatif dan mengoptimalkan
dampak positif.
KPC senantiasa menghormati hak-hak penduduk setempat di wilayah KPC beroperasi,
sehingga selama periode pelaporan, tidak pernah terjadi insiden ataupun kekerasan yang
dilakukan oleh KPC terhadap masyarakat di sekitar operasi tambang perusahaan.
Pendekatan persuasif dan komunikasi dua arah yang rutin dan efektif selalu KPC
kedepankan dalam membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat tetangga KPC.
Pendekatan ini diperkuat oleh berbagai program kemasyarakatan yang diorientasikan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Melalui visi dan misi di
atas, Divisi External Affairs dan Sustainable Development, mengupayakan peningkatan
kualitas hidup masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari
kegiatan tambang KPC. Dampak negatif maupun positif dalam aspek sosial menjadi
landasan berbagai program pengembangan masyarakat yang KPC lakukan. Dalam
pelaksanaan program tersebut, KPC juga mengacu kepada prinsip triple bottom line yaitu
Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan.
Program Pemberdayaan Masyarakat Kemitraan Menuju Kemandirian merupakan
semangat yang selalu mewarnai semua program pemberdayaan masyarakat yang KPC
laksanakan, sehingga keterlibatkan dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting
dalam semua proses kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian masyarakat yang
terkena dampak langsung dari aktivitas tambang KPC, KPC wujudkan dengan
mengoptimalkan semua potensi yang ada melalui tujuh bidang program pemberdayaan
masyarakat KPC.
Selain isu lokal (desa dan kecamatan) dan regional (kabupaten), program
pemberdayaan masyarakat juga memperhatikan berbagai isu nasional dan internasional

44

sebagai acuan dalam membangun sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur.
KPC juga bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, lembaga
penelitian, konsultan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga donor internasional
dan lainnya baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan

untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif.

Dalam rangka mempercepat pembangunan di Kutai Timur, KPC melakukan program
di tujuh bidang yaitu: Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Kesehatan Masyarakat,
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan, Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan

45

Menengan (KUKM), Peningkatan Infrastruktur, Pelestarian Alam dan Budaya, dan
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintah.
Ketujuh bidang program ini memiliki tujuan-tujuan utama yaitu:



Mencapai sinergi dengan grand strategy pemerintah baik lokal, regional maupun asional.



Memenuhi kebutuhan masyarakat (mulai dari sekitar tambang, Kutai Timur hingga
Kalimantan Timur).



Menjalin hubungan masyarakat yang saling bemanfaat (mulai dari tingkat desa hingga
pusat).



Ikut mendukung pencapaian Millennium Development Goals(MDG).



Memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (2010).



Amanat perusahaan yang sesuai dengan arah Rencana Pasca Tambang (RPT).
KPC berkomitmen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat

sebesar US$5 juta per tahun. Di tahun 2011 ini, realisasi komitmen kontribusi KPC adalah
sebesar US$5,52 juta. Di samping itu, tambahan dana kontribusi sebesar US$674,8 ribu
telah dialokasikan untuk penyelesaian proyek pembangunan jalan Soekarno-Hatta dan
RSUD Sangatta. Sehingga total realisasi dana kontribusi untuk pengembangan masyarakat
dan pembangunan infrastruktur di tahun 2011 adalah sebesar US$6,2 juta sedangkan di
tahun 2012 realisasi komitmen kontribusi KPC adalah sebesar US$4.727.953. Dana yang
dikucurkan tersebut memang tidak sampai dengan anggaran yang telah ditetapkan tiap
tahunnya namun ditahun 2012 KPC menambahkan berbagai program-program yang cukup
memberikan peningkatan nilai ekonomi terhadap masyarakat daerah Kutim tersebut.
Sebagai anggota aktif dari forum FMSH for CSR, KPC aktif dalam pelaksanaan
program pengembangan masyarakat. Forum ini dibentuk oleh Bupati Kutai Timur pada
tahun 2006 melalui SK Bupati nomor 71/02.188.45/HK/III/2006. Forum ini digunakan
sebagai wadah untuk memaksimalkan cara pengelolaan komitmen KPC terkait dana

46

program untuk pengembangan masyarakat secara kemitraan dengan pemerintah kabupaten,
kecamatan, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Pengelolaan forum ini juga diikuti
dengan pertemuan rutin antara pihak KPC dengan anggota sekretariat forum untuk
mendiskusikan perencanaan program, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi
program. Selain itu, kontribusi lainnya yang KPC salurkan melalui forum ini adalah berupa
pedoman kebijakan, prosedur kerja serta kontrol program atau proyek yang maksimal.
Setiap bulan, tim Forum FMSH for CSR bertugas melakukan pemantauan untuk
melihat seberapa jauh perkembangan program yang telah berjalan. Selain itu, mekanisme ini
juga memberi arahan bagi KPC untuk memastikan bahwa dana bantuan yang diberikan
benar-benar dimanfaatkan sesuai kepentingannya.
KPC bekerja sama dengan FMSH for CSR melakukan kegiatan evaluasi kinerja forum
dalam periode lima tahun terakhir melalui rapat kerja dan rapat koordinasi, yang turut
melibatkan perusahaan-perusahaan anggota forum lainnya.
KPC menyadari bahwa sesuatu yang digunakan untuk memberi manfaat bagi banyak
orang juga harus diperoleh, dikelola dan dikembangkan dengan cara yang berkelanjutan.
Oleh karenanya setiap proyek memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
dan mengikuti setiap peraturan terkait yang berlaku. Bagi KPC, produktivitas, efisiensi
biaya dan aktivitas operasi yang ramah lingkungan adalah keharusan mutlak, tetapi jika
tidak patuh hukum maka hal tersebut tidak akan menjadikan operasi KPC menjadi
berkelanjutan.
Guna menunjang kinerja perusahaan yang berkelanjutan, KPC akan fokus kepada
proyek-proyek yang tidak semata-mata dapat menghasilkan manfaat finansial, tapi juga
bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan turut menyejahterakan seluruh
karyawan dan masyarakat luas. Oleh karenanya, di seluruh aktivitas pertambangan, KPC

47

merealisasikan investasi dengan terukur dan terencana dalam rangka meningkatkan volume
produksi, menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan guna menjamin peningkatan
nilai penjualan dan memberikan kontribusi positif kepada negeri, masyarakat setempat serta
seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Wujud kepedulian KPC dalam mencapai pengembangan masyarakat yang
berkelanjutan yakni:
A. PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN SANITASI
KPC melaksanakan berbagai program peningkatan kesehatan masyarakat sebagai
partisipasi Perusahaan dalam

mendukung penanggulangan

penyakit

menular,

meningkatkan gizi dan kualitas kesehatan masyarakat serta meningkatkan kesadaran
penjagaan kesehatan di masyarakat.
Perkembangan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Sanitasi sebagai
berikut:

2011
Beberapa program yang KPC lakukan mencakup:
· Program pencegahan penyakit menular seperti HIV/ AIDS, TBC dan
demam berdarah.
· Program edukasi dan rehabitasi kesehatan gizi anak balita.
B. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH (UMKM)

48

Pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai sangat
penting karena dapat meningkatkan potensi daerah yang berujung pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. KPC sangat memperhatikan pengembangan UMKM dalam
upaya

KPC

mendukung

perkembangan

perekonomian

daerah

sekitar

dengan

mempertimbangkan ketersediaan dan kemudahan mendapatkan bahan baku dan potensi
pengembangan pasar. Hal ini akan memicu tumbuhnya perekonomian dan tentu saja
membuka lapangan pekerjaan.
Perkembangan Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai
berikut:

2011
KPC mendukung upaya pengembangan UMKM melalui pelaksana n
berbagai program terkait, mencakup:

49

C. PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
Pengembangan agribisnis merupakan salah satu program KPC dengan tujuan
peningkatkan perekonomian masyarakat. Program ini juga selaras dengan program
pemerintah daerah Kutai Timur, yaitu Gerakan Pembangunan Pemerataan Kemandirian
Masyarakat Kutai Timur (Gerbang Taman Makmur). Keselarasan antara kedua program
tersebut dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di daerah Kutai Timur sebab
seperti kata pepatah ”bersama kita teguh, bercerai kita runtuh”.

2011

Perkembangan Program Agribisnis dari tahun 2011-2012 sebagai berikut:

50

2011

D. PROGRAM PELESTARIAN ALAM DAN BUDAYA
KPC melaksanakan beberapa program peningkatan partisipasi masyarakat desa untuk
menjaga pelestarian alam dan mengembangkan keanearagaman budaya setempat.
Melalui pilar ini, KPC juga ingin membangun kesadaran masyarakat sejak dini mengenai
konsep keberlanjutan dan pentingnya efisiensi energy, serta tahun 2011, BPPUTK telah
mengakomodir sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai dengan

51

sekolah tinggi di area Kutai Timur untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan peningkatan wawasan terhadap lingkungan.
Perkembangan Program Pelestarian Alam dan Budaya sebagai berikut:

2011
Beberapa program lain yang KPC laksanakan sepanjang
tahun 2011 di antaranya mencakup:
· Program Gerak Bersemi dan Kampung Bersemi
E. PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Program peningkatan pendidikan dan pelatihan masyarakat bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi dan kemampuan masyarakat sekitar tambang.
Perkembangan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

2011

Aktivitas dari program pendidikan dan pelatihan masyarakat
ini mencakup:
· Pembangunan infrastrutur pendidikan;
G. PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR MASYARAKAT

52

KPC membantu pelaksanaan program pembangunan dan perbaikan infrastruktur
dengan membangun berbagai sarana infrastruktur yang memadai terutama bagi
masyarakat di empat kecamatan sekitar area operasi tambang KPC, yaitu Kecamatan
Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon dan Rantau Pulung. Ketersediaan
infrastruktur yang memadai KPC yakini dapat meningkatkan pembangunan ekonomi
lokal serta memperkuat kapasitas pemerintah dan masyarakat.
Perkembangan Program Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Masyarakat
sebagai berikut:

2011
· Pembangunan di berbagai wilayah kecamatan dan desa di
Bengalon meliputi pembangunan kantor, desa, jalan raya,
jembatan, listrik, fasilitas air dan lansekap.
H. PENGUATAN

KAPASITAS

MASYARAKAT DESA
Desa Mandiri

PEMERINTAHAN

&

KELEMBAGAAN

53

KPC bekerja sama dengan Bappeda, pemerintah desa dan kecamatan serta pihak
multi-stakeholder untuk melakukan program pilot project Desa Mandiri di empat
kecamatan ring-1. Selain itu, untuk menentukan arah pembangunan desa dan membantu
penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), KPC juga KPC juga melakukan pendampingan
bekerja sama dengan GAPURA dan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
(STPMD), Yogyakarta. Program ini mengacu pada UU no 25 tahun 2005 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP no 72 tahun 2005 Tentang Desa.
Program Desa Mandiri yang dilaksanakan adalah:


Pendampingan perancangan program DESA SEPASO SELATAN
MANDIRI PANGAN



Pendampingan perancangan program DESA RANTAU MAKMUR
MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS



Pendampingan penyusunan PROFIL DESA dengan cakupan 4 desa pilot
project di dalam wilayah Ring-1, yakni kecamatan Sangatta Utara,
Sangatta Selatan, Bengalon dan Rantau Pulung.



Fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) untuk semua desa dalam wilayah 4 kecamatan Ring-1



Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes)



Fasilitasi musyawarah rencana pembangunan kecamatan (Musrenbang)

Cakupan wilayah yang KPC prioritaskan adalah daerah sekitar tambang, yakni
Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon dan Rantau Pulung. Aspirasi
masyarakat di keempat kecamatan tersebut KPC peroleh melalui berbagai mekanisme
komunikasi formal daninformal bersama para pemangku kepentingan. Namun
demikian, bantuan-bantuan bagi fasilitas umum dan peningkatan kapasitas kelembagaan

54

dan masyarakat juga KPC berikan pada kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten
Kutai Timur meskipun dengan proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah
dan nilai program-program di keempat kecamatan lingkar tambang tersebut.
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Seiring dengan tujuan KPC untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
serta untuk menggerakkan roda ekonomi mandiri masyarakat setempat,

KPC

mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) melalui pelatihan dan
pendampingan. Kegiatan ini mengacu pada UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Desa, PP 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Permendagri no 39 tahun 2010 tentang
Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Bupati Kutai Timur no.12 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Selama tahun 2011 ini, KPC telah melaksanakan
pelatihan Bumdes di seluruh desa dalam wilayah 4 kecamatan Ring-1. Hingga akhir
2011, dua Bumdes sudah berhasil diterapkan di Kecamatan Rantau Pulung, dua desa
masih dalam proses pembentukan dan delapan desa sedang dalam proses persiapan.
Upaya CSR dilakukan tidak hanya atas prakarsa KPC sebagai perusahaan, namun
juga berasal dari prakarsa dan turut melibatkan seluruh karyawan tersebut. Karyawan KPC
telah turut berpatisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti: transfer ilmu dan
pengetahuan kepada kelompok penerima manfaat berupa pelatihan dan studi banding,
distribusi stimulan dan pendampingan berkala. Seluruh kegiatan CSR dilakukan secara
berkesinambungan dan partisipatif guna mencapai kemandirian masyarakat dalam jangka
panjang.
Anggaran program-program CSR yang telah direalisasikan ke masyarakat pada
tahun 2011-2012 dapat dilihat di laporan keberlanjutan PT. Kaltim Prima Coal yang tiap
tahun dikeluarkan sehingga anggaran tahun 2011-2012 dapat diringkas dengan disebut

55

dengan laporan realisasi anggaran CSR komparatif dengan menyediakan anggaran per
program tiap tahun seperti berikut:
PT. KALTIM PRIMA COAL
Laporan Realisasi Anggaran CSR Komparatif
Tahun 2011-2012

Program

Jika dilihat di tabel terjadi perbedaan anggaran program CSR antara tahun 20112012. Tahun 2011 mengucurkan dana senilai US$5,52 juta. Di samping itu, tambahan dana

EKONOMI
Pengembangan Agribisnis
Pengembangan
UsaharibuMikro
dan Menengah
kontribusi
sebesar US$674,8
telah Kecil
dialokasikan
untuk penyelesaian

proyek

pembangunan jalan Soekarno-Hatta dan RSUD Sangatta sehingga total realisasi dana
kontribusi untuk pengembangan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di tahun 2011
adalah sebesar US$6.195.697 sedangkan di tahun 2012 realisasi komitmen kontribusi KPC
adalah sebesar US$4.727.953.
Anggaran yang dikucurkan pada tahun 2012 memang tidak sampai dengan anggaran
yang telah ditetapkan tiap tahunnya namun pada tahun tersebut KPC hanya melakukan
pengembangan kemasyarakatan secara berkelanjutan terhadap program-program disektor
manapun yang dananya telah dikeluarkan cukup signifikan pada tahun 2011 namun bukan
berarti pada tahun 2012 KPC hanya menambahkan dana saja tetapi melakukan peninjauan
kembali untuk memberikan pengembangan dan sosialisasi kepada masyarakat kemudian
menambahkan dana diprogram yang memberikan peningkatan nilai ekonomi yang
dikerjakan oleh masyarakat daerah Kutai Timur tersebut.

56

Jika dilihat ditabel laporan realisasi anggaran CSR komparatif tahun 2011-2012, kita
akan melihat penambahan anggaran pada bagian Kegiatan Sponsor dan Program Melalui
Forum MSH-CSR ditahun 2012. Pada tahun 2011 memang tidak dikeluarkan karena KPC
mengadakan fokus utama pada ketujuh program utama CSR. Ditahun 2012 KPC melakukan
perubahan terhadap anggaran untuk ketujuh program CSR tersebut dengan menambahkan
anggaran pada bagian Kegiatan Sponsor dan Program Melalui Forum MSH-CSR.
Tujuannya untuk memberikan kontribusi secara langsung dari KPC kepada masyarakat yang
memperoleh pengembangan kemasyarakatan melalui program CSR tersebut sehingga
meningkatkan kredibilitas perusahaan, menjalin kedekatan perusahaan terhadap masyarakat,
kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan peningkatan aset tidak berwujud yakni
goodwill yang secara tidak langsung akan memberikan sumbangsi peningkatan terhadap
produksi, penjualan dan laba perusahaan tiap tahunnya. Keterjalinan hubungan yang baik
antara perusahaan yaitu KPC dengan masyarakat tidak berjalan begitu saja namun harus ada
aktualisasi dan menjalin kedekatan dengan bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga
kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para stakeholder.
Untuk mendukung berjalannya seluruh program CSR KPC sepanjang tahun 2012,
KPC telah mendistribusikan dana sebesar US$ 4,73 juta. Nilai serapan dana pengembangan
masyarakat KPC sejak tahun 2008 hingga 2012 telah mencapai US$ 41,85 juta, termasuk
dana yang dialokasikan untuk pembangunan Jalan Soekarno Hatta dan RSUD Sangatta.
Hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar daerah operasi KPC sangatlah penting
bagi kesuksesan usaha KPC, sebab keberadaan dan tanggapan masyarakat sekitar turut
memiliki andil dalam kinerja operasional KPC. Maka KPC telah bekerjasama dengan
masyarakat

setempat

agar

keberadaan

KPC

dapat

dirasakan

manfaat,

bahkan

keuntungannya, bagi mereka. Guna menghantarkan manfaat bagi masyarakat sekitar, KPC
mengkokohkan dan memadukan tiga pilar pembangunan dalam menjalankan kegiatan

57

pemberdayaan masyarakat, yaitu kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pilar
tersebut KPC percaya akan secara bersamaan memberikan kontribusi dan nilai tambah
positif bagi masyarakat di sekitar daerah operasi KPC serta pertumbuhan Perusahaan yang
berkelanjutan sehingga keduanya akan maju bersama-sama dan tidak ada yang tertinggal.
Dengan adanya program CSR yang dilakukan oleh PT. KPC di Sangatta dibidang
ekonomi, sosial, dan lingkungan memberikan dampak positif yang cukup luar biasa
terhadap masyarakat dan KPC itu sendiri. Dampak positif masyarakat terhadap program
CSR PT. KPC antara lain:


Pengembangan pemberdayaan masyarakat lebih terarah karena KPC tidak
hanya memberikan anggaran tersebut namun juga memberikan pengarahan dan
sosialisasi secara continue.



Dibidang ekonomi, ekonomi masyarakat semakin meningkat karena pemberian
modal yang sangat berguna bagi masyarakat dan infrastruktur yang memadai
bagi masyarakat.



Dibidang sosial, hubungan KPC dengan masyarakat Kutim sangat dihargai
karena banyak sekali program yang membantu masyarakat khususnya
diprogram kesehatan dan beasiswa baik itu untuk karyawan KPC maupun
masyarakat yang kurang mampu.



Dibidang lingkungan, masyarakat lebih nyaman dan tidak khawatir terhadap
polusi yang dihasilkan perusahaan karena walaupun berada di lokasi sekitar
penambangan batubara namun KPC sangat memberikan perhatian khusus pada
lingkungan tempat tinggal masyarakat dan lahan bekas penambangan



Masyarakat lebih percaya (believe) pada KPC karena sangat memperhatikan
masyarakat

dibandingkan

dengan

perusahaan

lain

yang

melakukan

penambangan yang berada dikawasan Kutai Timur ataupun di daerah lain.

58

Sedangkan keuntungan KPC mengadakan program CSR kepada masyarakat antara lain:
 Peningkatan kredibilitas perusahaan
 Memperoleh kepercayaan dan disukai oleh masyarakat, pemerintah daerah
ataupun pusat dan para stakeholder
 Peningkatan produksi, penjualan dan laba bersih tiap tahunnya
 Memperoleh aset tak berwujud yang secara tidak langsung dirasakan seperti
goodwill

4.3 Sistem Penerimaan Masukan Dari Masyarakat
Hubungan yang baik hanya akan dapat terwujud bila komunikasi terjadi dua arah.
Menyadari hal tersebut, KPC telah membangun sistem yang memungkinkan KPC untuk
menerima masukan dari masyarakat sekitar.
Sesuai amanat AMDAL 2010, keluhan masyarakat akibat aktivitas tambang perlu
KPC kelola dengan baik. Pemantauan keluhan masyarakat yang kritikal KPC lakukan
melalui sistem umpan balik (community feedback system). Sistem ini KPC lakukan sesuai
dengan Standard Operating Procedure (SOP) ESDMS/DOC/SOP/ESD/CFS/002 sebagai
panduan pelaksanaan teknis.
Selama tahun 2012, telah terjadi 11 keluhan kritikal yang KPC kelola melalui
Community Feedback System (CFS). Keluhan tersebut berasal dari 2 wilayah; 6 keluhan
berasal dari wilayah Bengalon, sedangkan 5 keluhan lainnya berasal dari wilayah Sangatta.
Seluruh keluhan kritikal berhasil KPC tanggapi dan selesaikan (resolved). Sedangkan

59

ditahun 2011, total keluhan yang dikelola oleh sistem umpan balik berjumlah delapan
keluhan, terdiri dari lima keluhan terkait dengan kriteria lingkungan dan tiga keluhan terkait
dengan konflik sosial. Seluruh keluhan tersebut dapat KPC kelola dan berhasil KPC
selesaikan (berstatus closed) di akhir 2011. Tidak ada insiden ataupun peristiwa yang
melibatkan kekerasan yang terkait dengan penanganan keluhan ataupun penyelesaian
konflik dengan masyarakat. Kriteria keluhan dibawah ini dari tahun 2010-2012 telah
diselesaikan sebagai berikut:

BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
1)

CSR merupakan program yang dilaksanakan oleh PT. Kaltim Prima Coal terhadap
lingkungannya terkait

dengan program

ini diperoleh hasil analisis

dengan

membandingkan laporan realisasi anggaran CSR tahun 2011-2012 ditiap programnya
sebagai berikut:
 Anggaran Pengembangan Agribisnis ditahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 8,02% dari tahun 2011, anggaran yang direalisasikan sebesar US$
609.282 menjadi US$560.397 ditahun 2012.
 Anggaran Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditahun 2012
mengalami penurunan sebesar 18,81% dari tahun 2011, anggaran yang
direalisasikan sebesar US$100.009 menjadi US$81.196 ditahun 2012.

60

 Anggaran Pengembangan Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat ditahun 2012
mengalami penurunan sebesar 94,19% dari tahun 2011, anggaran yang
direalisasikan sebesar US$823.547 menjadi US$47.885 ditahun 2012.
 Anggaran Pendidikan ditahun 2012 mengalami penurunan sebesar 9,42% dari
tahun 2011, anggaran yang direalisasikan sebesar US$567.503 menjadi
US$514.023 ditahun 2012.
 Anggaran Peningkatan Sanitasi dan Kesehatan ditahun 2012 mengalami
penurunan sebesar 71,18% dari tahun 2011, anggaran yang direalisasikan
sebesar US$679.778 menjadi US$195.884 ditahun 2012.
 Anggaran Peningkatan Infrastruktur ditahun 2012 mengalami penurunan sebesar
71,46% dari tahun 2011, anggaran yang direalisasikan sebesar US$3.155.818
menjadi US$900.539 ditahun 2012.
 Anggaran berbagai program dibidang Lingkungan dan Budaya ditahun 2012
mengalami penurunan sebesar 25,50% dari tahun 2011, anggaran yang
direalisasikan sebesar US$259.760 menjadi US$193.533 ditahun 2012.
 Anggaran berbagai program dibidang Kegiatan Sponsor ditahun 2012
mengalami kenaikan sebesar 100%. Tahun 2012 anggaran yang direalisasikan
sebesar US1.095.324 karena ditahun 2011 tidak diadakan anggaran untuk
kegiatan sponsor perusahaan PT. KPC.
 Anggaran berbagai program melalui Forum MSH-CSR ditahun 2012 mengalami
kenaikan sebesar 100%. Tahun 2012 anggaran yang direalisasikan sebesar
US$1.139.173 karena ditahun 2011 tidak diadakan anggaran untuk program
Forum MSH-CSR perusahaan PT. KPC.
2)

Program CSR yang dijalankan oleh PT. KPC berpengaruh besar terhadap keadaan
lingkungan dan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi PT. KPC yang

61

dalam hal ini adalah Kabupaten Kutai Timur dan memberikan keuntungan antara KPC
dan masyarakat (feedback). Setiap program CSR yang dijalankan oleh PT. KPC
tersebar merata ke seluruh daerah Kutai Timur dan manfaatnya dapat dirasakan oleh
semua pihak, baik masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah.
3)

Program CSR PT. Kaltim Prima Coal dinilai cukup baik dan memuaskan dalam
melakukan pengembangan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai
penghargaan-penghargaan yang diterima mengenai tanggung jawab sosial perusahaan
PT. Kaltim Prima Coal oleh nasional maupun internasional.

4)

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara alokasi dana CSR dengan kinerja keuangan.
Hal ini berarti keadaan keuangan perusahaan tidak berpengaruh pada penganggaran
dana lingkungan perusahaan. Perusahaan akan tetap melakukan program lingkungan
sebagai kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan. Perusahaan bisa berpikir lebih
kreatif, efisien dan efektif dalam menganggarkan dana CSR sehingga perusahaan
memperoleh hasil yang benar-benar berdampak besar dan menyeluruh pada lingkungan
sekitar khususnya masyarakat. Biasanya perusahaan menginginkan nilai baik dimata
masyarakat untuk mempertahankan nama perusahaan.

5.2 Saran
1) Bagi perusahaan, sebaiknya dapat mengevaluasi penerapan setiap program CSR yang
sudah atau sedang berjalan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan untuk tahuntahun selanjutnya. Misalkan saja untuk:
 Anggaran Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, ditahun 2012
mengalami penurunan sebesar 18,81% anggarannya sebesar US$81.196 dari
US$100.009 ditahun 2011 seharusnya diprogram ini harus ditingkatkan karena
sangat membantu peningkatan keterampilan dan pendapatan masyarakat dan

62

pengembangan UMKM diharapkan dapat menjadi salah satu tonggak
perekonomian daerah yang akan membantu membangun bangsa.
 Anggaran Peningkatan Sanitasi dan Kesehatan, ditahun 2012 mengalami
penurunan sebesar 71,18% anggarannya sebesar US$195.884 dari US$679.778
ditahun 2011 seharusnya diprogram ini harus ditingkatkan lagi karena masih
banyak masyarakat yang belum sadar akan seberapa pentingnya kesehatan. Hal
ini dapat dilakukan misalkan melalui pengobatan gratis bagi masyarakat yang
kurang mampu yang tak terjangkau oleh pemerintah daerah atau sosialisasi
mengenai kesehatan di sekolah-sekolah akademik yakni SD, SMP/Sederajat dan
SMA/SMK sederajat
Tidak lupa pula bahwa setiap program CSR yang dijalankan harus tetap memperhatikan
aspek lingkungan.
2) Perusahaan juga harus tetap bisa mempertahankan hubungan baik dengan para
stakeholder, salah satunya adalah dengan cara sering mengajak sharing sebagai bentuk
dengar pendapat dari para stakeholder (masyarakat, pemerintah, dsb.) dimana nantinya
akan sangat bermanfaat untuk dijadikan tolak ukur perbaikan kinerja perusahaan
maupun kinerja lingkungan (CSR) dari PT. KPC sendiri.
3) Bagi eksekutif dan manajer perusahaan diharapkan mulai melakukan pemikiran
greening of management dalam menjalankan usahanya. Di era pemanasan global ini,
perusahaan seharusnya menyadari bahwa kegiatan operasional perusahaan dan
dampaknya terhadap kelestarian lingkungan hidup dapat memperparah kelangsungan
bumi dan perusahaan juga diharapkan memenuhi segala peraturan yang telah
ditetapkan.
4) Stakeholders sebaiknya ikut berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Investor dapat melakukannya dengan mempertimbangkan kriteria kinerja lingkungan

63

perusahaan kedalam strategi berinvestasi, atau juga dapat disebut green portfolio
strategy. Stakeholders lain juga sebaiknya memberikan apresiasi pada perusahaan yang
memiliki kinerja lingkungan yang baik. Perusahaan menjalankan kegiatan pengelolaan
lingkungan hidup ketika terdapat insentif ekonomis dalam melakukannya. Oleh karena
itu, sistem yang dibangun oleh stakeholder serta masyarakat luas untuk melestarikan
lingkungan hidup seharusnya dapat menciptakan keuntungan finansial bagi perusahaan.

LAMPIRAN

64

65

Judul: Akuntansi Pertanggungjawaban

Oleh: Indah Sari


Ikuti kami