Akuntansi-ppn

Oleh Sitopu Aman

17 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi-ppn

Akuntansi PPN
Anang Mury Kurniawan

E-mail : anangmury@gmail.com

Mekanisme PPN Indonesia
1. PKP yg melakukan penyerahan BKP wajib memungut PPN dari
pembeli/penerima BKP/JKP dg membuat FP.
2. PPN yg tercantum dlm FP merupakan PK (Out Put Tax) bagi PKP
Penjual BKP/JKP, yg sifatnya sbg pajak yg harus dibayar (hutang pajak).
3. Pada waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yg
dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan PM (In Put Tax), yg sifatnya
sbg pajak yg dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yg dibeli tersebut
berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya.
4. Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah PK lebih besar dari
pada PM, maka selisihnya harus disetor ke Kas Negara selambatlambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Dan sebaliknya, apabila jumlah
PM lebih besar dari pada PK, maka selisih tersebut dapat diminta kembali
(restitusi) atau di kompensasi ke masa pajak berikutnya.
5. Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan Laporan Perhitungan
PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terkait
selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Macam Faktur pajak
( Pasal 13 UU PPN)
- Faktur pajak Standar
- Faktur pajak Gabungan
- Faktur pajak Sederhana
- Dokumen-dokumen tertentu yg
ditetapkan sebagai Faktur pajak
Standar oleh Dirjen pajak.

FAKTUR PAJAK STANDAR
Ps. 13 ayat (5)
HARUS DICANTUMKAN PALING SEDIKIT :

NAMA, ALAMAT, NPW YANG MENYERAHKAN BKP/JKP
NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP
JENIS BARANG/JASA, JUMLAH HARGA JUAL
ATAU PENGGANTIAN & POTONGAN HARGA
PPN YG DIPUNGUT
PPn BM YG DIPUNGUT
KODE, NO. SERI & TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
NAMA, JABATAN & TANDA TANGAN YG BERHAK
MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK

FAKTUR PAJAK HARUS DIISI DENGAN LENGKAP, JELAS, DAN BENAR BAIK
FORMAL MAUPUN MATERIIL & DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG
DITUNJUK
OLEH PKP UNTUK MENANDATANGANINYA

Faktur Penjualan dapat sebagai
Faktur Pajak Standar
Faktur Penjualan yg memuat keterangan
& yg pengisiannya sesuai dg ketentuan
dapat dipersamakan dg Faktur Pajak
Standar.

SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
STANDAR
Saat Pembuatan FP Standar Paling Lambat :
1. akhir bln berikutnya setelah bln pnyrhn dlm hal
pmbyrn diterima setelah akhir bln berikutnya setelah
bulan pnyrhn
2. saat penerimaan pmbyrn dlm hal pmbyrn terjadi
sebelum akhir bln berikutnya setelah bln pnyrhn;
3. saat penerimaan pmbyrn dlm hal penerimaan pmbyrn
terjadi sebelum pnyrhn;
4. pada saat penerimaan pmbyrn termin dlm hal pnyrhn
sebagian tahap pekerjaan; atau
5. pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan
kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai
Pemungut PPN

Contoh






PT ABC menyerahkan BKP kepada PT XYZ tanggal 5
April 2009 pembayaran dilakukan tanggal 30 Juni 2009
PT ABC menyerahkan BKP kepada PT XYZ tanggal 18
Mei 2009 pembayaran tanggal 3 Juni 2009
PT ABC menyarahkan BKP kepada PT XYZ senilai 10
juta tanggal 5 Juni 2009 dengan dibayar uang muka 2
juta, sisanya dilunasi tanggal 2 Agustus 2009
PT ABC menyerahkan BKP kepada Pemda DKI tanggal
20 Mei 2009 pembayaran tanggal 4 Juni 2009

Faktur pajak Gabungan
- Faktur pajak Standar yg memuat lebih dari satu transaksi
- Dalam satu bulan takwim
- Utk pembeli BKP/penerima JKP yg sama
Dalam hal ini, PKP diperkenankan utk membuat satu Faktur
pajak yg meliputi semua penyerahan BKP/JKP yg terjadi
selama satu bulan takwim kpd pembeli BKP/penerima JKP yg
sama

SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK GABUNGAN
Saat Pembuatan FP Gabungan :
1. pada akhir bulan berikutnya setelah bulan
penyerahan, dalam hal pembayaran baik sebagian
atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan
penyerahan; atau
2. pada akhir bulan penyerahan, dalam hal pembayaran
baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum
berakhirnya bulan penyerahan

Faktur pajak Sederhana
psl 13 UU PPN
- Dibuat dalam hal penyerahan BKP/JKP kpd konsumen akhir atau
kpd pembeli BKP/penerima JKP yg identitasnya tidak lengkap.
- Bisa berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis,
kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lainnya
- Dibuat minimal rangkap dua.
- PPN yg tercantum dalam Faktur pajak Sederhana tidak dapat
dikreditkan oleh Pembeli BKP/ Penerima JKP.
- Harus dibuat selambat-lambatnya pd saat penyerahan BKP/JKP
atau pd saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum
penyerahan BKP/JKP.

FAKTUR PAJAK SEDERHANA
PKP YG MELAKUKAN
PENYERAHAN
KEPADA

• KONSUMEN AKHIR
• PEMBELI BKP/PENERIMA JKP
TIDAK DIKETAHUI IDENTITASNYA

DAPAT MEMBUAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA
FP SEDERHANA PALING SEDIKIT HARUS MEMUAT :
NAMA, ALAMAT DAN NPW YANG MENYERAHKAN
BKP ATAU JKP
JENIS & KUANTUM BKP/JKP YG DISERAHKAN
JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN
YG SUDAH TERMASUK PPN ATAU BESARNYA PPN
DICANTUMKAN SECARA TERPISAH
TANGGAL PEMBUATAN
FAKTUR PAJAK SEDERHANA

FAKTUR PAJAK SEDERHANA
(Bentuk, Saat Pembuatan & Kegunaan)

FAKTUR PAJAK SEDERHANA DAPAT BERUPA :
-BON KONTAN,
-FAKTUR PENJUALAN,
-SEGI CASH REGISTER,
-KARCIS, KUITANSI
-TANDA BUKTI PENYERAHAN DAN PEMBAYARAN LAIN
YANG SEJENIS

YANG DIPAKAI
SEBAGAI TANDA
BUKTI
PENYERAHAN/PEMB
AYARAN BKP/JKP
OLEH PKP YBS.

FAKTUR PAJAK STANDAR YANG DIISI TIDAK LENGKAP BUKAN
MERUPAKAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA
FAKTUR PAJAK SEDERHANA DIBUAT PADA SAAT PENYERAHAN
BKP/JKP ATAU PADA SAAT PEMBAYARAN APABILA PEMBAYARAN
DITERIMA SEBELUM PENYERAHAN BKP/JKP
FAKTUR PAJAK SEDERHANA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN OLEH
PEMBELI BKP / PENERIMA JKP SEBATGAI DASAR UNTUK
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YG DIPERLAKUKAN
SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
Ps. 13 ayat (6) jo. KEP DJP No. 522/PJ/2000

-

DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK HARUS MEMUAT SEKURANG KURANGNYA:
IDENTITAS YANG BERWENANG MENERBITKAN DOKUMEN;
NAMA & ALAMAT PENERIMA DOKUMEN;
NPWP DLM HAL PENERIMA DOKUMEN ADALAH WP DALAM NEGERI
JUMLAH SATUAN BARANG APABILA ADA;
DPP; & JUMLAH PPN TERUTANG, KECUALI DLM HAL EKSPOR

DOKUMEN DI BAWAH INI DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR
SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN TERSEBUT DI ATAS
1. PIB YANG DILAMPIRI SSP / BUKTI PUNGUTAN PAJAK OLEH DJBC
2. PEB YG TLH DIFIAT MUAT OLEH DJBC YG DILAMPIRI INVOICE
3. SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG (SPPB) YANG DIBUAT OLEH BULOG / DOLOG
UNTUK PENYALURAN TEPUNG TERIGU
4. PAKTUR NOTA BON PENYERAHAN (PNBP) YANG DIBUAT OLEH PERTAMINA UNTUK
PENYERAHAN BBM / NON BBM
5. TANDA PEMBAYARAN ATAU KUITANSI TELEPON
6. TICKET, TAGIHAN SURAT MUATAN UDARA (AIRWAY BILL) ATAU DELIVERY BILL YANG
DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI
7. SSP UNTUK PEMBAYARAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD DAN JKP
DARI LUAR DAERAH PABEAN
8. NOTA PENJUALAN JASA YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK PENYERAHAN JASA
KEPELABUHANAN

Nota Retur ( Pasal 5A UUNomor 18 Th 2000)
Nota Retur dibuat dalam hal terjadi pengembalian BKP dari
pembeli kpd penjualan kecuali jika diganti dg BKP yg
jenisnya, typenya, jumlnya, & harganya sama.
Retur hanya mungkin terjadi dalam transaksi penyerahan
Barang, & tidak dapat terjadi dalam penyerahan jasa.
Nota Retur minimal harus memuat :
- Nomor Urut Nota Retur.
- Nomor Seri & tgl Faktur pajak atas BKP yg dikembalikan
- Nama, Alamat, & NPWP pembeli BKP yg dikembalikan.
- Nama, alamat, NPWP penjual yg menerbitkan Faktur pajak.
- Jenis & harga jual BKP yg dikembalikan.
- PPN/PPn BM yg dikembalikan
- Tgl pembuatan Nota Retur
- Tandatangan Pembeli.

Prinsip Prengkreditan PM
Pasal 9 UU PPN Jo PP 143/2000



PM dlm suatu masa pajak dikreditkan dg PK yg dipungut dalam masa pajak yg sama
Apabila tidak dapat dikreditkan pd masa pajak yg sama (misalnya Faktur pajak-nya
diterima terlambat), PM tsb masih bisa dikreditkan pd masa pajak berikutnya,
selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yg bersangkutan,
sepanjang








Belum dibebankan sebagai biaya
Belum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus

Dalam hal pd suatu masa pajak belum terdapat PK (misalnya ; belum ada
produksi/penjualan), PM tetap dapat dikreditkan
Jika PK lebih besar dari pd PM, maka selisihnya harus disetor ke kas negara
selambat-lambatnya tgl 15 bulan berikutnya
Jika PM lebih besar dari pd PK, maka kelebihan tsb dapat dikompensasikan ke
masa pajak berikutnya atau diminta kembali (direstitusi).
PM yg dapat dikreditkan, adalah PM atas perolehan BKP/JKP yg berhubungan
langsung dg kegiatan usaha (produksi, manajemen, distribusi, & pemasaran) dari
BKP/JKP yg diserahkan/yg dijual

PM yg Tidak Dapat Dikreditkan
( Pasal 9 & Pasal 16B UU PPN )
• PM yg dibayar sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
• PM atas perolehan BKP atau Jasa Kena pajak yg tidak
berhubungan langsung dg kegiatan usaha.
• PM atas perolehan & pemeliharaan mobil jenis sedan, jeep,
station wagon, van, & combi, kecuali barang dagangan atau
disewakan.
• PM yg tercantum dalam Faktur pajak Sederhana.
• PM yg tecantum dalam Faktur pajak Standar yg tidak
memenuhi ketentuan
• PM yg dibayar setelah ditagih dg penerbitan ketetapan pajak.
• PM yg belum dikreditkan dalam SPT, yg diketemukan dalam
pemeriksaan.
• PM atas perolehan BKP/JKP utk menghasilkan penyerahan
BKP/JKP yg mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan
PPN

Jurnal Standar
Penjualan Tunai / Kredit dg FP Standar / FP Sederhana

Kas 110.000
Penjualan110.000
PPN (PK) 10.000
Piutang dagang 110.000
Penjualan110.000
PPN (PK) 10.000

Jurnal Standar
Penjualan Kredit Belum Diterbitkan FP
Piutang Dagang 110.000
Penjualan100.000
PPN (PK – BDF)
10.000
PPN (PK – BDF) 10.000
PPN (PK) 10.000

Jurnal Standar
Retur Penjualan - Diterima Nota Retur

Piutang Dagang 110.000
Penjualan100.000
PPN (PK) 10.000
Retur Penjualan 20.000
PPN (Retur PK) 2000
Piutang Dagang
22.000

Jurnal Standar
Pembelian dg FP Standar Dapat Dikreditkan

Pembelian
PPN (PM – DDK)
Kas
110.000

100.000
10.000

Jurnal Standar
Pembelian dg FP Standar / FP Sederhana Tidak Dapat
Dikreditkan

Diperlakukan sebagai biaya / expense
Pembelian
100.000
PPN (PM – TDK)
10.000
Kas

110.000

Diperlakukan sebagai cost / dikapitalisasi
Pembelian
110.000
Kas
110.000

Jurnal Standar
Pembelian dg FP Standar Belum Diterima

Pembelian 100.000
PPN (PM – BDF)
10.000
Kas 110.000
PPN (PM – DDK)
PPN (PM – BDF)

10.000
10.000

Jurnal Standar
Retur Pembelian dg Diterbitkan Nota Retur
Pembelian
100.000
PPN (PM – DDK)
10.000
Hutang Dagang
Hutang Dagang
22.000
Retur Pembelian
PPN (Retur PM)

110.000

20.000
2.000

Jurnal Standar
Penyetoran PPN Kurang Bayar ke Kas Negara
Pembelian 100.000
PPN (PM – DDK) 10.000
Piutang Dagang 110.000
Hutang Dagang
165.000
Penjualan 150.000
PPN (PK)
15.000
PPN (PK)
15.000
PPN (PM – DDK)10.000
Kas 5.000

01/02/2009 Penjualan tunai barang dagangan senilai Rp
50.000.000 dengan dibuatkan bukti faktur pajak
sederhana
 02/02/2009 Penjualan kredit barang dagangan senilai Rp
100.000.000 dengan dibuatkan bukti faktur pajak standar
 03/02/2009 Diterima kembali barang dagang senilai Rp
20.000.000 dengan bukti nota retur
 04/02/2009 Penjualan kredit barang dagangan senilai Rp
70.000.000 faktur pajak standar belum dibuat
 05/02/2009 Dibuatkan faktur pajak standar atas transaksi
tanggal 04/02/2009










06/02/2008 Pembelian tunai barang dagangan senilai Rp 10.000.000
dengan diberikan bukti faktur pajak standar
07/02/2008 Pembelian tunai barang dagangan senilai Rp 13.200.000
termasuk PPN dengan diberikan bukti faktur pajak sederhana
08/02/2008 Pembayaran biaya servis mobil sedan senilai Rp 3.000.000
dengan diberikan bukti faktur pajak standar
09/02/2008 Pembelian Pembelian kredit barang dagangan senilai Rp
20.000.000 dengan diberikan bukti faktur pajak standar
10/02/2008 Dikembalikan barang yg dibeli tgl 10/02/2008 dagangan senilai
Rp 5.000.000 dg dibuatkan nota retur
11/02/2008 Pembelian Pembelian kredit barang dagangan senilai Rp
30.000.000 faktur pajak standar belum diterima
12/02/2008 diterima bukti faktur pajak standar atas transaksi tanggal
11/02/2008

Judul: Akuntansi-ppn

Oleh: Sitopu Aman


Ikuti kami