Akuntansi Pemerintahan

Oleh Riski Maulana

21 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Pemerintahan

AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
Oleh :
Arif Kurniawan (1301061143)
Rendika Yoki Rahman (1301061109)
Sapta Rendi (1301061122)

A. Konsep Anggaran Pemerintahan
• Menurut Freeman (2003) anggaran adalah
sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi
sektor publik untuk mengalokasikan sumber
daya yang dimilikinya pada kebutuhankebutuhan yang tidak terbatas

Dalam pengertian lain,anggaran dapat dikatakan
sebagai sebuah rencana finansial yang
menyatakan:
• Rencana-Rencana organisasi untuk melayani
masyarakat atau aktivitas lain yang dapat
menggembangkan kapasitas organisasi dalam
pelayanan.
• Estimilasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan
dalam merealisasikan rencana tersebut.
• Perkiraan sumber-sumber yang akan
menghasilkan pemasukan serta seberapa besar
pemasukan tersebut.

• Dalam ruang lingkup akuntansi, anggaran
berada dalam lingkup akuntansi manajemen.
beberapa fungsi anggaran dalam manajemen
organisasi sektor publik adalah :







Anggaran sebagai alat perencanaan
Anggaran sebagai alat pengendalian
Anggaran sebagai alat kebijakan
Anggaran sebagai alat politik
Anggaran sebagai alat koordinasi dan
komunikasi
• Anggaran sebagai alat penilaian kerja
• Anggaran sebagai alat motivasi

KONSEP ANGGARAN PEMERINTAHAN





PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
PERSETUJUAN LEGISLATIF
PELAKSANAAN ANGGARAN
PELAPORAN DAN AUDIT

PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
• Langkah awal , yaitu langkah – langkah
pendahuluan kepala pemerintahan
memberikan batasan atau kebijakan umum
yang akan ditempuh pada priode anggaran
berikutnya.
• Penyusunan rencana anggaran (preparing the
budge) oleh unit – unit kerja yang ada.Anggara
yang disusun meliputi estimasi pendapatan
dan estimasi belanja.

PERSETUJUAN LEGISLATIF
• Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk
mendapatkan persetujuan.Dalam hal
ini,lembaga legislatif (terutama komite
anggaran) akan mengadakan pembahasan
guna memperoleh pertimbangan –
pertimbangan untuk menyetujui atau menolak
anggaran tersebut

PELAKSANAAN ANGGARAN
• Pada tahap ini, anggaran yang telah disetujui
pada tahapan sebelumnya mulai dilaksanakan
oleh pihak eksekutif organisasi atau pelaksana
anggaran lainnya.Dalam melaksanakan
anggaran diperlukan juga sikap kehati-hatian
agar organisasi tidak begitu saja melaksanakan
seluruh anggaran belanja kegiatan pada awalawal tahun anggaran meskipun hal tersebut
telah disetujui sebelumnya.

PELAPORAN DAN AUDIT
• Tahap terakhir dari proses penganggaran
adalah menyangkut masalah pelaporan dan
audit atas anggaran yang telah dilaksankan

PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PEMERINTAH
• 1. PENDEKATAN TRADISIONAL
• 2. PENDEKATAN KINERJA
• 3.PENDEKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN TERPADU.
• 4.PENDEKATAN ANGGARAN BERBASIS NOL

PENDEKATAN TRADISIONAL
• Teradat dua ciri utama dalam pendekatan ini ciri
pertama adalah cara penyusunan yang berdasarkan pos
– pos belanja. Angaran tradional menampilkan anggaran
dalam perspektif sifat dasar (nature) dari sebuah
pengeluaran atau belanja. Ciri kedua dari pendekatan ini
adalah penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu
jumlah anggaran tahun tertentu dihitung berdasarkan
jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan
tertentu. Pendekatan ini bertujuan mengendalikan
pengeluaran kas dengan lebih baik.

PENDEKATAN KINERJA
• Pendekatan ini menggeser penekanan
penganggaran dari sebelumnya yang sangat
menekankan pos belanja pada kinerja terukur
dari aktifitas dan program kerja. Maka,
karakteristik dari pendekatan ini adalah
adanya proses untuk mengkoasifikasikan
anggaran berdasarkan kegiatan dan juga
berdasarkan unit orgaisasi tetapi tanpa
meninggalkan rincian belanja.

PENDEKATAN SISTEM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN TERPADU
• Pendekatan system perencanaan dan pengagaran
terpadu (planning, programming, and budgeting
system) atau PPBS dikembangkan untuk mengatasi
kelemahan pada system penganggaran tradisionl
dan juga penganggaran kinerja. Konsep PPBS
merupakan konsep luas yang memandang bahwa
penyusunan anggaran bukan lah proses terpisah
yang berdiri sendiri, melaikan sebuah bagian yang
tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan
perumusan program kegiatan suatu organisasi

PENDEKATAN ANGGARAN BERBASIS NOL
• Pendekatan pembuatan anggaran ini adalah
bahwa setiap aktifitas atau program yang telah
diadakan ditahun – tahun sebelumnya tidak
secara otomatis dapat dilanjutkan.

STRUKTUR ANGGARAN PEMERINTAH
• Klasifikasi ekonomi untuk belanja
• Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi

Klasifikasi ekonomi untuk belanja









Konfensasi untuk pegawai
Belanja barang dan jasa
Penggunaan aset tetap
Bunga
Subsidi
Hiba
Tunjangan social
Belanja lain – lain

Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi











Pelayanan umum
Pertahanan
Ketertiban umum
Ekomomi
Lingkungan hidup
Perumahan dan fasilitas masyarakat
Kesehatan
Pariwisata, budaya, dan agama
Pendidikan
Jaminan social

APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA)
– RUANG LINGKUP APBN



APBN mencangkup seluruh penerimaan dan
pengeluaran yag ditampung dalam satu rekening yang
disebut rekening bendaharawan umum Negara (rekening
BUN) di bank central, yaitu bank Indonesia (BI).
– FORMAT APBN



Selama tahun 1969 / 1970 sampai dengan 1999/2000,
APBN menggunakan format T-account dan mulai tahun
anggaran 2000 format APBN diubah menjadi akun Iaccount dan disesuaikan dengan government, finance
statistis (GVS)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD)
• APBD merupakan rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang disetujui oleh
DPRD dan ditetapkan dengan peraturan
daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi,
perencanaan, pengawasan, alokasi , distribusi,
dan stabilisasi. Secara garis besar, struktur
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja
daerah, dan pembiayaan daerah

PROSES PENYUSUNAN APBD
• PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD
• PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PRAFON ANGGARAN
SEMENTARA
• PENYIAPAN SURAT EDARAN KEPALA DAERAH TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPD
• PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD
• PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD
• EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD



APBD disusun sesuai dengan kebutuhan
penyengaraan pemerintahan dan kemampuan
pendapatan daerah, penyusunan APBD
berpedoman pada rencana kerja pemerintah
daerah (RKPD).
– PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD



Proses penyusunan kebijakan umum APBD
(KUA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari proses perencanaan.KUA disusun
berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan
APBD yang ditetapkan mendakri melalui SE
mendakri

PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PRAFON ANGGARAN
SEMENTARA



Merupakan dokumen yang berisi seluruh
program kerja yang akan dijalankan tiap
urusan pada tahun anggaran , dimana
program kerja tersebut diberi prioritas sesuai
dengan visi, misi dan strategi pemda.

PENYIAPAN SURAT EDARAN KEPALA DAERAH TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPD



Surat edaran kepala daerah tentng pedoman
penyusutan RKA SKPD merupakan dokumen yang
sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun RKA.
Setidaknya ada tiga dokumen dalam lampiran SE KDH
yang dibutuhkan SKPD dalam penyusunan RKA – nya,
yaitu:
• Dokumen KUA
• Standar satuan harga
• Kode rekening untuk tahun anggaran ang
bersangkutan

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD



RKA SKPD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan rencana belanja program dan
kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD

PENYIAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD



Dokumen sumber yang utama dalam
penyiapan raperda APBD adalah RKA SKPD.
Oleh karnanya harus dipastikan bahwa setiap
RKA SKPD telah disusun sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH APBD



Kepala daerah menyampaikan raperda
tentang APBD yang telah disetujui bersama
DPRD dan rancangan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD kepada gubernur
untuk dievaluasi.

Judul: Akuntansi Pemerintahan

Oleh: Riski Maulana


Ikuti kami