Akuntansi Sektor Publik

Oleh Tb Hamdan Baehaqi

20 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Sektor Publik

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
VALUE FOR MONEY AUDIT

ANGGOTA KELOMPOK

:

FAJAR SETYO PRATOMO (31116101)
M LUTHFI ALFARISI (31116086)
TB HAMDAN BAEHAQI (31116214)

Karakteristik Value For Money Audit
Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya
merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Definisi audit
kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memproleh dan mengevaluasi bukti secara
obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi
operasi,efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap
kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menetukan kesesuaian antara kinerja yang
telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan
hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Malan,1984).

Salah satu yang membedakan VFM audit dengan conventional audit adalah dalam hal
laporan audit. Dalam laporan audit konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat
(opini) auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan
sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi
perbaikan. Sedangkan dalam VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan
berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan
rekomendasi untuk perbaikan dimasa mendatang.

Audit Ekonomi dan Efisiensi

Secara lebih spesifik, The General Accounting Office Standars (1994) menegaskan bahwa
audit ekonomis dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit
telah :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat;
Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada
biaya terendah;
Melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai;
Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas
tujuannya;
Menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan;
Menggunakan prosedur kerja yang efisien;
Menggunakan sumber daya (staf, peralatan, dan fasilitas) yang minimum dalam menghasilkan
atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat;
Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan,
pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara;
Melaporkan ukuran yang sahdan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan
efisiensi.

Audit Efektivitas

Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah untuk :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan
tepat;
Menetukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan;
Menilai efektivitas program dan unsur-unsur program secara terpisah/sendiri-sendiri;
Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan;
Menetukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program
yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah;
Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpah-tindih atau bertentangan
dengan program lain yang terkait;
Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik;
Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program
tersebut;
Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup baik memadai untuk mengukur,
melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program;
Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat
dipertanggungjawabkan mengenai keefektivan program.

Untuk melaksanakan proses audit kinerja pada organisasi sektor publik (pemerintahan)
diperlukan beberapa prasyarat. Prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja,
yaitu :
1.Auditor (orang/lembaga yang melakukan audit) auditee (pihak yang di audit) recipent (pihak
yang menerima hasil audit);
2.Hubungan akuntabilitas antara auditee (subordinate) dan audit recipent (otoritas yang lebih
tinggi);
3.Independensi antara auditor dan auditee;
4.Pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab auditee oleh
auditor untuk audit recipent.
Sebagaimana profesi dibidang lainnya, untuk menjadi seorang auditor publik diperlukan beberapa
syarat, yaitu :
1.Seorang auditor harus telah diakui dapat melakukan pemeriksaan (audit);
a.Mempunyai pemahaman tentang akun-akun yang ada, sesuai dengan peraturan yang berlaku
serta mentaati undang-undang yang ada.
b.Auditor telah diakui kemampuannya dalam melakukan praktik audit.
c.Auditor harus memahami apakah klien telah memanfaatkan sumber daya yang ada secara
ekonomis, efisien, dan efektif.
2.Seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku;
3.Seorang auditor harus dapat melakukan audit yang bertanggung jawab, karena terdorong oleh
kesadaran bahwa audit yang dilaksanakan pada organisasi-organisasi sektor publik, terutama
untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Standar Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995

Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga
pemerintah menurut Standar Audit Pemerintahan adalah sebagai berikut:
 Standar Umum
a.
b.

c.
d.

Staf yang ditugaasi untuk melaksanakan audit secaara koletif memiliki kecakapan
profesional ynag memadai untuk tugas yang disyaratkan;
Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi atau lembaga audit
dan auditor, baik pemerintah maupun akuntan publik, harus independen (secara organisasi
maupun pribadi), bebas dari ganggan independen yang bersifat pribadi dan diluar
pribadinya (ekstern), yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat
memepertahankan sikap dan penampilan yang independen;
Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan
kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama;
Setiap organisasi atau lembaga audit yang melaksanakan audit yang berdasarkan SAP ini
harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, dan sistem pengendalian mutu
tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu ekstern).

 Standar Pekerjaan Lapangan Audit Kerja
Standar pekerjaan laporan untuk audit kinerja terdiri atas tiga hal, yaitu :
a.Perncanaan
Pekerjaan harus direncanakan secara memadai.
b.Supervisi
Staf harus diawasi (disupervisi) dengan baik.
c.Kebutuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Apabila hukum, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan kepatuhan lainnya merupakan
hal yang disignifikan bagi tujuan audit, auditor harus merancang audit tersebut untuk
memberikan keyakinan yang memadai mengenai kepatuhan tersebut. Dalam semua audit kinerja,
auditor hrus waspada terhadap situasi atau transaksi yang dapat merupakan indikasi adanya
unsur perbuatan melanggar atau melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang.
 Standar Pelaporan Audit Kinerja
Standar pelaporan audit kinerja berisi lima hal, yaitu :
1.Bentuk.
Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap
audit;
2.Ketepatan Waktu
Auditor harus dengan semestinya menerbitkan laporan untuk menyediakan informasi yang dapat
digunakan secara tepat waktu oleh manajemen dan pihak lain yang berkepentingan.

3.Isi Laporan
Standar pelaporan ketiga untuk audit kinerja mencakup isi laporan. Isi laporan audit meliputi :
a. Tujuan, Lingkup, dan Metodologi Audit
b. Hasil Audit
c. Rekomendasi
d. Pernyataan Standar Audit
e. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
f. Ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang.
g. Pelaporan secara langsung tentang unsur perbuatan melanggar atau melawan hukum
h. Pengendalian manajemen
i. Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab
j. Hasil atau prestasi kerja yang patut dihargai
k. Hal yang memelukan peneleahan lebih lanjut
l. Informasi ustimewa dan rahasia
4.Penyajian Laporan
Laporan harus lengkap, akurat, obyektif, meyangkinkan, serta jelas dan ringkas sepanjang jalan hal
ini dimungkinkan
5.Distribusi Laporan
Laporan tertulis audit diserahkan oleh orgamisasi atau lembaga audit kepada: (1) pejabat yang
berwenang dalam organisasi pihak yang diaudit. (2) kepada pejabat yang berwenang dalam
organisasi pihak yang meminta audit, termasuk organisasi luar yang memberikan dana, kecuali jika
peraturan perundang-undangan melerangnya, (3) kepada pejabat lain yang mempunyai tanggung
jawab atas pengawasan secara hukum atau pihak yang bertanggng jawab untuk melakukan tundak
lanjut berdasarkan temuan dalam rekomendasi audit, dan (4) kepada pihak lain yang diberi
wewenang oleh entitas yang diaudit untuk menerima laporan tersebut.

Audit Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Konteks Otonomi Daerah
Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (good
gevernance), pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.Agar tidak terjadi penyimpangan
dan penyelewengan yang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif,
maka pemberian wewenang tersebut harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang
kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPR atau DPRD
sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif, dan partisipasi masyarakat secara langsung
maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai bentuk
sosial kontrol.

Permasalahan Audit Kinerja Lembaga Pemerintah Di Indonesia
Sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka
memberantas praktik KKN, pemerintah bersama DPR kemudian mengesahkan Undang-Undang
No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tersebut kemudian enjadi landasan hukum
dibentuknya Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraegara (KPKPN). Dengan demikian,
untuk mengawasi jalannya pemerintahan saat ini terdapat lembaga-lembaga pengawas dan
pemeriksa yang sifatnya independen yang memiliki tugas yang berdeda-beda, diantaranya
terdapat badan ombudsmen, KPKPN, dan BPK. Di samping itu masyarakat diharapkan juga
berperan aktif dalam proses pengawasan penyelenggaraan negara (watchdog) dengan cara
memberikan informasi, dan menyampaikan saran dan pendapatnya secara bertanggung jawab.

Kesimpulan

Tujuan value for money audit adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga serta
publik dan untuk perbaikan kinerja pemerintah. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi,
efisiensi, dan efektivitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal
tujuan dan prosedurnya. Salah satu hal yang membedakan VFM audit dengan konvensional,
hasil audit adalah berupa pendapat (opini) auditor secara independen dan objektif tentang
kemajuan laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, tanpa pemberian
perekomendasian perbaikan. Sedangkan dalam VFM audit tidak sekedar menyampaikan
kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi dilengkapi dengan
rekomendasi untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

TERIMA KASIH !!!

Judul: Akuntansi Sektor Publik

Oleh: Tb Hamdan Baehaqi


Ikuti kami