"akuntansi Perpajakan"

Oleh Edo Saputra

16 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip "akuntansi Perpajakan"

“AKUNTANSI PERPAJAKAN”
Aspek Fiskal dari Arus Barang dan Arus Modal Perusahaan

DOSEN PENGAMPU :
Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si
Gandy Wahyu Maulana Zulma, M.S.Ak

DI SUSUN OLEH :
Edo Saputra ( C0C018006 )

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DIII
UNIVERSITAS NEGERI JAMBI
TAHUN AJARAN 2020

KATA PENGANTAR
Puji syukur saya Panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab karena rahmat dan
nikmat-Nyalah saya dapat mnyelesaikan sebuah tugas makalah tentang “Aspek
Fiskal dari Arus Barang dan Arus modal Perusahaan”, yang diberikan Bapak
Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si dan Bapak Gandy Wahyu Maulana Zulma, M.S.Ak
selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah “Akuntansi Perpajakan”.
Pembuatan Makalah ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas Individu
dari Dosen yang bersangkutan agar memenuhi tugas yang telah ditetapkan, dan
juga agar setiap mahasiswa dapat terlatih dalam pembuatan makalah. Makalah
ini berjudul “Aspek Fiskal dari Arus Barang dan Arus modal Perusahaan” .Adapun
sumber-sember dalam pembuatan makalah ini, didapatkan dari beberapa Buku
yang membahas tentang Materi yang berkaitan dan juga melalui Media Internet.
saya sebagai penyusun makalah ini, sangat berterima kasih kepada penyedia
sumber walau tidak dapat secara langsung untuk mengucapkannya.

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................ i
DAFTAR ISI................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 1
1.1 Latar Belakang......................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah................................................................................... 2
1.3 Tujuan Masalah....................................................................................... 2
BAB II TEORI...............................................................................................
2.1 Pengertian Arus Modal Masuk...................................................................
2.2 PPh Pasal 22...............................................................................................
BAB III Penutup...........................................................................................
3.2 Kesimpulan.................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................

ii

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Capital Inflow, disebut investasi sebagai langsung dalam ekonomi
pelaporan, termasuk semua kewajiban dan aset yang ditransfer antara
perusahaan investasi langsung penduduk dan investor langsung mereka. Ini juga
mencakup transfer aset dan kewajiban antara perusahaan yang bertempat
tinggal dan yang tidak residen, jika orang tua pengendali utama adalah bukan
penduduk. Capital Outflow, disebut sebagai investasi langsung di luar negeri,
termasuk aset dan kewajiban yang ditransfer antara investor langsung penduduk
dan perusahaan investasi langsung mereka. Ini juga mencakup transfer aset dan
kewajiban antara sesama dan non-residen perusahaan, jika orang tua pengendali
utama adalah penduduk. Investasi langsung keluar juga disebut investasi
langsung di luar negeri.
Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas
penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib
Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang
memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik
dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat
mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat
mewah.

1.2 Rumusan Masalah.
1. Apa yang dimaksud dengan Arus Modal Masuk ?
2. Apa yang dimaksud dengan isi PPh Pasal 22?
1.3 Tujuan Penulisan.

1. Untuk mengetahui Arus Modal Masuk
2. Untuk mengetahui PPh Pasal 22.

BAB II
TEORI

2.1 Arus Modal Masuk
2.1.1 Defenisi Arus Modal Masuk
Arus Modal Masuk adalah aliran dana bersih yang diinvestasikan ke luar
negeri pada periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). NCO positif berarti
bahwa negara berinvestasi di luar lebih dari yang diinvestasikan dunia. Arus
Modal Masuk juga memiliki arti sebagai peningkatan jumlah uang yang tersedia
dari sumber eksternal atau asing untuk pembelian aset modal lokal seperti
bangunan, tanah, mesin. Aliran modal masuk asing (capital inflow) dapat terjadi
dalam bentuk investasi langsung (foreign direct investment), investasi portofolio.
Investasi langsung merupakan investasi yang dilakukan secara langsung atau riil,
misalnya membangun gedung, pabrik dan dengan dalam jangka waktu panjang .
Investasi portofolio (portofolio investment) merupakan investasi yang dilakukan
tidak secara langsung namun dalam bentuk aset finansial, seperti saham dan
obligasi.
2.1.2 Fungsi Arus Modal Masuk
Arus modal masuk memiliki manfaat untuk memberi tekanan pada
dimensi ekonomi makro di suatu negara dan menghambat investasi asing dan
domestik. Alasan pelarian modal termasuk kerusuhan politik, pengenalan
kebijakan pasar yang membatasi, ancaman terhadap kepemilikan properti dan
tingkat bunga domestik yang rendah.
2.1.3 Perberbedaan antara Capital inflow dan capital outflow
Capital Inflow, disebut investasi sebagai langsung dalam ekonomi
pelaporan, termasuk semua kewajiban dan aset yang ditransfer antara
perusahaan investasi langsung penduduk dan investor langsung mereka. Ini juga
mencakup transfer aset dan kewajiban antara perusahaan yang bertempat

tinggal dan yang tidak residen, jika orang tua pengendali utama adalah bukan
penduduk.
Capital Outflow, disebut sebagai investasi langsung di luar negeri,
termasuk aset dan kewajiban yang ditransfer antara investor langsung penduduk
dan perusahaan investasi langsung mereka. Ini juga mencakup transfer aset dan
kewajiban antara sesama dan non-residen perusahaan, jika orang tua pengendali
utama adalah penduduk. Investasi langsung keluar juga disebut investasi
langsung di luar negeri.
2.2 PPh PASAL 22
Untuk lebih memahami ketentuan Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 22,
silahkan disimak penjelasan seputar PPh Pasal 22 berikut ini.
Menteri Keuangan dapat menetapkan:
1. bendahara pemerintah untuk memungut PPh Pasal 22 sehubungan
dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. badan-badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari Wajib Pajak
yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang
lain; dan
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut PPh Pasal 22 dari pembeli
atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Berdasarkan penjelasan Pasal 22 UU PPh, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut
pajak adalah:
1. bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembagalembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan
barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas
dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
2. badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta,
berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di

bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain
otomotif dan semen; dan
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas
penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh
Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian
barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong
sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti
kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat
mewah, serta kendaraan sangat mewah.
2.2.1 Pemungut PPh Pasal 22
Pemungut PPh Pasal 22 adalah:
1) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek PPh
Pasal 22 impor barang;
2) Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai
pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi
atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya,
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3) Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian
barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah
Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak
ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang
meliputi:

6) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian
bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau
ekspornya.
7) Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas
tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan
atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh
Pasal 22 saat penjualan adalah:
1) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri
kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas
penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
2) Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM),
dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan
bermotor di dalam negeri;
3) Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan
pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan
pelumas;
4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang
merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan
industri antara dan industri hilir.
5) Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan
usahanya:


mengumpulkan

hasil

kehutanan,

perkebunan,

pertanian,

peternakan, dan perikanan;


dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan
eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,
pertanian, peternakan, dan perikanan.

6) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.

90/PMK.03/2015,

pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak
badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
2.2.2 Tarif PPh Pasal 22
Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
1) Atas impor:


yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai
impor;



non-API = 7,5% x nilai impor;



tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.

2) Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah,
BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak
final.)
3) Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak, yaitu:


Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)



Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)



Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)



Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)

4) Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen
atau importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas adalah sebagai
berikut:


Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final.
Selain penyalur/agen bersifat tidak final

5) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari
pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25 % x harga pembelian (tidak
termasuk PPN)

6) Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang
menggunakan API = 0,5% x nilai impor.
7) Atas penjualan


Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp
20.000.000.000,-



Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp
10.000.000.000,



Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga
pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan
lebih dari 500 m2



Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual atau
pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas
bangunan lebih dari 400 m2

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan
Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk
dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Besarnya tarif pemungutan
sebagaimana dimaksud di atas yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada
tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor
Pokok Wajib Pajak. Ketentuan ini berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan
Pasal 22 yang bersifat tidak final.
Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 :
1) Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
2) Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak
Pertambahan Nilai;

3) Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan
untuk diekspor kembali;
4) Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah
diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau
barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan,
pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5) Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan:


pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (Bendahara
Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara
pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar
yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)), yang
jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan
tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;



pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN
tertentu dan Bank BUMN) yang jumlahnya paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan
pembayaran yang terpecah-pecah



pembayaran untuk:pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar
gas, pelumas, benda-benda pos;pemakaian air dan listrik.

6) Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan
dari emas untuk tujuan ekspor;
Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengecualian dari pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada point 2 di
atas, tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk
sebesar 0% (nol persen). Pengecualian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan
6 dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pengecualian sebagaimana dimaksud
pada point 4, 5, dan 7 di atas dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).
Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:
1) Impor barang-barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan
ketentuan

peraturan

perundang-undangan

tidak

terutang

PPh.

Pengecualian tersebut, harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas
PPh Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2) Impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk:yang dilakukan ke
dalam Kawasan Berikat (kawasan tanpa bea masuk hingga barang
tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor atau re-impor) dan Entrepot
Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE), yaitu tempat penimbunan barang
dagangan

karena

pengimpornya

tidak

membayar

bea

masuk

sebagaimana mestinya


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP Nomor 6
Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor sebagaimana diubah
dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 tahun 1988 Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1973



berupa kiriman hadiah;



untuk tujuan keilmuan.

3) Pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja
negara/daerah yang meliputi jumlah kurang dari Rp 2.000.000,- (bukan
merupakan jumlah yang dipecah-pecah).
Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air
minum/PDAM, benda-benda pos, dan telepon.
2.2.3 Saat Terutang dan Pembayaran
PPh Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan
saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau

dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh Pasal
22, Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen
pemberitahuan pabean atas impor.PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh
Bendahara Pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit
Surat Perintah Membayar, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk
keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu dan Bank BUMN, terutang dan
dipungut pada saat pembayaran. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi
Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas,
industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi dan atas penjualan
kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM dan
importir umum kendaraan bermotor terutang dan dipungut pada saat penjualan.
PPh Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang
(delivery order).
2.2.4 Cara Penyetoran
A. Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara
penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak.
B. Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh Bendahara
Pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit Surat
Perintah Membayar, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui
Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan,
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama
rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
Surat Setoran Pajak tersebut berlaku juga sebagai Bukti Pemungutan
Pajak Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak selain , wajib disetor oleh

pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak.Pemungut wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
2.2.5 Kewajiban Pelaporan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan
hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke
Kantor Pelayanan Pajak. Semua Pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan
dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib
Pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar
gas, dan pelumas oleh Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar
gas, dan pelumas kepada penyalur/agen.

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Capital Inflow, disebut investasi sebagai langsung dalam ekonomi
pelaporan, termasuk semua kewajiban dan aset yang ditransfer antara
perusahaan investasi langsung penduduk dan investor langsung mereka. Ini juga
mencakup transfer aset dan kewajiban antara perusahaan yang bertempat
tinggal dan yang tidak residen, jika orang tua pengendali utama adalah bukan
penduduk. Capital Outflow, disebut sebagai investasi langsung di luar negeri,
termasuk aset dan kewajiban yang ditransfer antara investor langsung penduduk
dan perusahaan investasi langsung mereka.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan
hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke
Kantor Pelayanan Pajak. Semua Pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan
dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib
Pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar
gas, dan pelumas oleh Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar
gas, dan pelumas kepada penyalur/agen.

DAFTAR PUSTAKA

Pajak.

2020.

PPh pasal 22.

pasal-22

Tersedia pada https://www.pajak.go.id/id/pph-

Judul: "akuntansi Perpajakan"

Oleh: Edo Saputra


Ikuti kami